8 Tips Usaha Kecil di NTT Panen Orderan Dari Kantor Pemerintah

Spread the love

Oleh Aryo Dipo Murti
NTTOnlinenow.com – Selama ini kita sering mendengar perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan tender pengadaan dari kantor-kantor pemerintah yang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupah. Padahal, tidak melulu pelaku-pelaku usaha yang besar yang bisa bertransaksi dan menikmati aliran belanja dari kantor-kantor pemerintah. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti toko kelontong, toko ATK, toko komputer, rumah makan, katering, penjahit, toko reparasi, dan sebagainya yang sudah menikmati panen orderan rutin dari kantor-kantor (satuan kerja) pemerintah.

Tentunya yang disasar oleh pelaku usaha UMKM ini bukanlah pengadaan yang nilainya ratusan juta atau miliaran. Melainkan pengadaan barang dan jasa yang nilainya kecil yaitu tidak lebih dari 50 juta rupiah per kuitansi. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai kecil ini biasanya menggunakan uang persediaan. Uang Persediaan adalah uang yang digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan operasional sehari-hari kantor-kantor pemerintah. Memang salah satu syarat transaksi menggunakan uang persediaan adalah transaksi kecil dengan nilai bawah 50 juta rupiah per satu kuitansi.

Selanjutnya, bagaimana cara pemilik UMKM di Nusa Tenggara Timur bisa panen orderan dari kantor-kantor pemerintah? Pengalaman saya dahulu sebagai bendahara di salah satu kantor pemerintah dan berkecimpung di bidang pengadaan barang dan jasa, saya dapat membagikan tips-tips sebagai berikut:

1.Milikilah NPWP
Bendahara pada kantor-kantor pemerintah wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari setiap transaksi yang jumlahnya memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Karena itu pemilik UMKM wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila Anda belum memiliki badan usaha, NPWP pribadi sudah cukup untuk pebisnis pemula. Untuk membuat NPWP, Anda dapat membuatnya secara gratis dan mudah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau mendaftar secara online di https://ereg.pajak.go.id.

2.Pahamilah Pajak
Masih berhubungan dengan NPWP, pemilik UMKM penyedia barang dan jasa harus memahami bahwa transaksi dengan kantor-kantor pemerintah dikenakan pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190 Tahun 2012 mewajibkan bendahara kantor pemerintah untuk melakukan pemotongan pajak atas transaksi yang menggunakan uang persediaan. Sebagai contoh, belanja diatas satu juta rupiah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Dan belanja diatas dua juta rupiah, disamping PPN dikenakan lagi tambahan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1.5%. Biasanya hal ini akan disampaikan oleh bendahara saat berbelanja di toko Anda. Karena itu Anda harus menyesuaikan harga jual. Satu hal yang jangan terlupa, mintalah bukti potong atau bukti penyetoran pajak dari bendahara karena akan Anda perlukan untuk pelaporan pajak nantinya.

3.Milikilah Nomor Rekening, Nota, dan stempel
Terkadang bendahara pada kantor-kantor pemerintah tidak memiliki uang cash dalam jumlah besar, mengingat faktor keamanan dan jumlah uang persediaan tunai yang tidak mencukupi. Karena itu memiliki nomor rekening adalah suatu keharusan sehingga Anda juga dapat menerima pembayaran melalui transfer. Agar mempermudah transaksi, miliki juga fasilitas internet banking/mobile banking, sehingga Anda bisa dengan mudah mengecek saldo dan transakasi.
Banyak juga pemilik UMKM yang belum menyediakan nota dan stampel untuk transaksi. Padahal hal ini sangat diperlukan oleh bendahara, karena mereka membutuhkan nota (kuitansi) dan stempel sebagai bukti belanja. Karena itu Anda wajib menyediakan nota dan stempel, sehingga saat bendahara kantor tersebut meminta bukti transaksi, Anda dapat langsung memberikannya.

4.Pelajari Standar Biaya Masukan
Dalam melaksanakan transaksi belanja operasional sehari-hari, kantor-kantor pemerintah selalu berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM). Standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa daftar harga satuan atau tarif yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran kementerian dan merupakan batas tertinggi atau estimasi. SBM ini selalu diperbarui tiap tahun, untuk tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Timur standar biaya untuk pengadaan seragam adalah Rp 688.000 per setel. Apabila Anda menjual diatas harga tersebut, tentunya tidak akan terjangkau oleh kantor-kantor pemerintah di NTT. Contoh lain untuk biaya kudapan konsumsi rapat (snack) di Nusa Tenggara Timur adalah Rp 21.000 per paket. Jadi apabila Anda pemilik toko kue di kota Ruteng, dan Anda ingin menawarkan paket konsumsi rapat kepada kantor-kantor pemerintahan di sekitar Anda, Anda dapat menyediakan paket dengan harga tersebut. Karena itu silakan download PMK 32/PMK.02/2018 di internet, pelajari secara lengkap, dan jadikan dasar dalam membuat penawaran ke kantor-kantor pemerintah.

5.Sediakan Mesin EDC Kartu Kredit
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.05/2018 pada tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Uang Persediaan dibagi dua yaitu UP tunai sebesar 60% dan UP Kartu kredit sebesar 40%. Bisa kita simpulkan bahwa pemerintah “memaksa” kantor-kantor pemerintah agar menggunakan fasilitas kartu kredit. Ini merupakan peluang emas, dengan menyediakan mesin EDC kartu kredit berarti Anda sudah selangkah lebih maju dengan menyediakan pilihan pembayaran menggunakan kartu kredit yang sejalan dengan peraturan diatas.

Mesin Electronic Data Capture (EDC) adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran dengan kartu kredit dan kartu debit. Untuk mendapatkannya, Anda harus mendaftarkan permohonan ke bank. Hampir setiap bank besar pasti memiliki mesin EDC untuk memudahkan para pemilik usaha menerima pembayaran dari para pelanggan. Biasanya setelah pengajuan permohonan, mesin EDC baru datang beberapa bulan kemudian. Nantinya Anda akan dihubungi oleh pihak bank melalui telepon atau SMS yang memberitahukan bahwa mesin EDC sudah datang dan bisa Anda ambil ke kantor cabang tempat Anda mengajukan mesin EDC.

6.Cari Informasi Barang dan Jasa yang dibutuhkan
Anda dapat mulai mencari informasi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor-kantor pemerintah di sekitar Anda. Misalnya Anda memiliki usaha pengadaan toner, mulailah mencari tahu jenis printer apa yang banyak digunakan, sehingga Anda dapat menawarkan jenis toner yang sesuai kebutuhan mereka. Apabila Anda memiliki usaha printing, cari tahu kapan mereka membutuhkan spanduk/brosur untuk acara sosialisasi. Saya mengenal tukang reparasi Air Conditioner (AC) yang rutin mendapatkan orderan dari kantor-kantor pemerintah dengan cara sederhana : rutin mengingatkan apabila ada AC yang sudah waktunya perawatan.

7.Kirimkan Penawaran
Salah satu cara agar kantor-kantor pemerintah mengetahui barang dan jasa yang Anda tawarkan adalah dengan mengirimkan penawaran. Cara konvensional adalah dengan mengirimkan surat penawaran langsung ke kantor tersebut. Ada lagi cara cara lain yang lebih murah dan mudah. Saat ini kantor-kantor pemerintah sudah banyak memiliki website sendiri. Anda dapat mengumpulkan alamat email mereka dengan mengunjungi website mereka atau melalui mesin pencari di internet. Setelah terkumpul, Anda dapat langsung mengirimkan penawaran kepada mereka. Apabila ada pegawai pemerintah yang berbelanja di tempat Anda, berikanlah kartu nama yang berisi kontak dan informasi usaha Anda. Intinya adalah biarkan kantor-kantor pemerintah di sekitar Anda mengenal usaha Anda dan mengetahui barang/jasa yang Anda tawarkan.

Apabila Anda pernah mendapatkan orderan dari kantor pemerintah sebelumnya, Anda dapat mencantumkannya dalam surat penawaran. Sebutkan kantor mana saja yang sudah menggunakan produk atau jasa Anda. Biasanya bendahara akan lebih nyaman bertransaksi dengan pemilik UMKM yang sudah menjadi langganan kantor-kantor pemerintah.

8.Berikan Nilai Tambah dan Hindari Memberi Gratifikasi
Setelah Anda mendapatkan order dari kantor-kantor pemerintah, selanjutnya yang paling penting adalah memberikan nilai tambah dengan cara menjaga dan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang Anda berikan. Berikan pelayanan yang cepat, ramah, penyelesaian tepat waktu dan dapat dipercaya. Tetapi ada satu hal yang pantang Anda lakukan yaitu memberikan gratifikasi atau suap. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Hal ini secara luas sudah dipahami oleh kantor-kantor pemerintah dan setiap PNS atau penyelenggara negara, karena sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Anda tentu ingin menjalankan usaha dengan tenang dan aman, bebas dari masalah hukum di kemudian hari. Selain itu kita juga memiliki kewajiban yang sama untuk membuat negeri ini bebas dari segala jenis korupsi dan gratifikasi.
Aryo Dipo Murti,S.Kom adalah Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi–Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng – Kementerian Keuangan RI