BI NTT Gelar FGD Pengembangan BUMDes

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Selasa (12/3/2019).

FGD dihadiri oleh Kanwil Perbendaharaan Negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMD), Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM, Biro Ekonomi & Kerjasama Provinsi NTT dan BPD NTT.

Keterangan tertulis yang diterima media ini menyebutkan, tujuan FGD tersebut dimaksudkan agar Bank Indonesia, OJK, BPS, Kanwil Perbendaharaan Negara Provinsi NTT dan lembaga vertikal lainnya dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas BUMDes di NTT.

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dasar hukum pendirian BUMDes mengacu pada Permendesa No. 4 tahun 2015.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Adapun pendirian BUMDes antara lain didapatkan dari alokasi dana desa, APBD Kabupaten, Dana Desa, Pinjaman Pihak Ketiga, dan Tabungan/Sumbangan Masyarakat.

Berdasarkan data DPMD, terdapat 3.026 desa di NTT dan telah terbentuk 978 BUMDes. Dari BUMDes yang telah terbentuk, 777 berstatus aktif dengan total penyertaan modal Rp118miliar yang berasal dari dana desa. Aktivitas ekonomi BUMDes yang dilakukan meliputi pengelolaan air bersih, pengembangan ternak, produksi meubel, pariwisata, pakan ternak dan lainnya.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan BUMDes seperti rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya kapasitas SDM pengelola, tata kelola keuangan yang belum baik dan belum optimalnya pendampingan oleh Pemkab & TPP.

Selanjutnya, BPS secara rutin melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diukur dari 5 dimensi yaitu pelayanan dasar, infrastuktur, transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan IPD NTT tahun 2018, terdapat 9 desa mandiri, 1.905 desa berkembang, dan 1.063 desa tertinggal.

Terdapat 55 desa di NTT yang telah memiliki produk unggulan dan dapat melakukan eksport, selanjutnya terdapat 1.041 desa yang telah memiliki produk unggulan.

Contoh Pembedayaan BUMDes: Pilot Project Pembinaan BUMDes oleh OJK

Berdasarkan pemaparan dari OJK, terdapat program BUMDes Center yang merupakan program pilot project yang dilakukan OJK dalam rangka mengfasilitasi pengembangan BUMDes dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) atau BUMDes Bersama.

Melalui pengembangan yang dilakukan, OJK bermaksud mendorong akses keuangan pedesaan agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan BUMDes Center dilakukan melalui capacity building dan pendampingan terhadap tiga pilar penguatan BUMDes yaitu kelembagaan dan bisnis, akses keuangan serta digitalisasi BUMDes.

Saat ini sudah terdapat tiga BUMDES Center yang berada di Malang, Bondowoso, dan Sukoharjo. Secara nasional, di tahun 2019 akan dilakukan implementasi model tiga pilar penguatan BUMDes Center di 100 Kabupaten. Secara khusus pada 2019, akan dibentuk 2 BUMDes Center di NTT.

Pengembangan BUMDes Bersinergi

Bank Indonesia, OJK, lembaga dan pemerintahan di NTT masing-masing pada dasarnya telah dan/atau akan melakukan pengembangan pada lingkup desa seperti pengembangan klaster ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal oleh Bank Indonesia, pembinaan dan pengembangan BUMDes Center oleh OJK, pengembangan kelor oleh Dinas Pertanian dan pengembangan 7 pariwisata estate oleh Dinas Pariwisata (Fatumlesi TTS, Liman Kabupaten Kupang, Desa Wolwal Alor, Lamelera Lembata, Woloara Ende, Praimedita Sumba Timur dan Mulut Seribu Rote Ndao).

Terkait hal tersebut lembaga dan pemda terkait sepakat untuk berkoordinasi dan melakukan sinergi dalam rangka efektivitas dan meningkatkan dampak pengembangan serta pemberdayaan BUMDes. Selanjutnya, disepakati untuk dilakukan pembinaan pada minimal 2 (dua) BUMDes terpilih untuk menjadi pilot project di Provinsi NTT. BUMDes terpilih tersebut harus mengedepankan usaha sesuai dengan potensi wilayahnya dan telah memenuhi 5 dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) agar pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat efektif.

Perencanaan pilot project pengembangan BUMDes tersebut akan dibakukan agar selanjutnya dapat dimonitor dan diukur dampaknya. Melalui pilot project tersebut diharapkan desa-desa di NTT dapat melakukan studi banding kepada BUMDes di wilayah NTT, apabila diperlukan.