Masyarakat Harus Tahu Karakteristik Investasi Bodong

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Waingapu, NTTOnlinenow.com – Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tertipu dan menjadi korban akibat tergiur dengan tawaran investasi bodong. Karena itu, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan terutama untuk mengetahui karakteristik investasi bodong.

Ketua Sekretariat Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Akta Bahar Daeng sampaikan ini pada kegiatan Pelatihan Wartawan Tahun 2019, Sinergi Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT di Waingapu, Sumba Timur, Kamis (28/2/2019).

Bahar menjelaskan, investasi bodong memiliki sejumlah karakteristik, antara lain yakni menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru (member get member). Selain itu, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure untuk menarik minat berinvestasi.

“Juga menjanjikan klaim tanpa risiko (free risk), selain itu legalitas tidak jelas seperti tidak memiliki izin, memiliki izin kelembagaan tetapi tidak punya izin usaha. Bahkan, memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya,” jelasnya.

Bahar menyebutkan, kerugian akibat kegiatan investasi bodong cukup besar. Perkiraan total kerugian dari tahun 2007-2018 sebesar Rp 107,1 triliun. Sejumlah kasus investasi bodong paling mencuat, yaitu melibatkan Pandawa Group, PT. Cakrabuana Sukses Indonesia, Kasus Empat Travel Umrah dan Dream of Freedom.

“Kerugian masyarakat tidak dapat dicover oleh aset yang disita dalam rangka pengembalian dana masyarakat,” sebut Bahar.

Dia menyatakan, investasi bodong sangat merugikan masyarakat, dan penyebab utamanya adalah masyarakat mudah tergiur dengan tawaran bunga rendah, masyarakat belum paham investasi, pelaku menggunakan tokoh agama/ masyarakat dan selebriti.

“Dampak yang ditimbulkan yaitu ketidakpercayaan dan image negatif terhadap produk keuangan, menimbulkan potensi instabilitas atau korban yang cukup besar dan mengganggu proses pembangunan,” tandas Bahar.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, Robert Sianipar dan puluhan wartawan dari berbagai media massa baik elektronik, cetak maupun online.