650 SMK/SMA di NTT Ikut UNBK 2019

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sebanyak 650 SMK dan SMA/MA dari total 735 sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Sedangkan sisanya atau sebanyak 85 sekolah baik negeri maupun swasta mengikuti Ujian Nasional Berbasis Pensil Kertas (UNPK).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Benyamin Lola sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (21/2/2019).

Benyamin menguraikan, jumlah siswa yang mengikuti UNBK 2019 sebanyak 88.339 siswa, sedangkan sebanyak 15.257 siswa yang tersebar di 85 sekolah baik negeri maupun swasta menyelenggarakan (UNPK).

“Jumlah SMK dan SMA/MA yang ada di NTT sebanyak 735 sekolah, yang terdiri dari SMK sebanyak 252 sekolah dan SMA/MA sebanyak 483 sekolah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, dari sebanyak 650 sekolah yang menyelenggarakan UNBK terdiri dari SMK ada 230 sekolah atau sebanyak 21.481 siswa dan SMA/ MA ada 420 sekolah atau sebanyak 56.918 siswa.

Sementara itu, lanjutnya, jumlah SMK dan SMA/SMK yang menyelenggarakan UNPK sebanyak 85 sekolah yang terdiri dari SMK sebanyak 22 sekolah atau 2.534 siswa dan SMA/MA sebanyak 63 sekolah atau 12.723 siswa.

Jika dipersentasekan, maka SMK yang menyelenggarakan UNBK sebesar 82,44 persen dan SMA/MA sebesar 470,32 persen. Sementara itu, yang menyelenggarakan UNPK, untuk SMK sebesar 1,56 persen dan SMA/MA sebesar 29,68 persen.

“Dari data yang ada, terjadi kenaikan dan penurunan jumlah sekolah yang menyelenggarakan UNBK dan UNPK bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,16 persen untuk SMK dan 36,34 persen untuk SMA/MA,” kata Benyamin.

Dia menyampaikan, pemerintah pusat menargetkan pada tahun ini pelaksanaan UN sudah berbasis komputer. Namun ada sejumlah kendala yang masih dihadapi, sehingga target yang ditetapkan itu belum tercapai.

“Memang untuk mengatasi kendala soal sarana- prasarana, pemerintah memberi ruang kepada sekolah untuk meminjam laptop agar bisa digunakan pada saat pelaksanaan UN,” katanya.

Selain itu, menggunakan fasilitas komputer di sekolah lain dengan radius paling jauh lima kilometer. Pemerintah tidak memaksakan agar semua sekolah harus menyelenggarakan UNBK untuk merealisasikan target yang ditetapkan. Ini sangat bergantung pada kesiapan masing- masing sekolah penyelenggara UN.

“Kendala yang kita hadapi dalam merealisasikan target UNBK karena sekolah diberi ruang untuk mendaftar secara langsung melalui online. Sedangkan Dinas Pendidikan, hanya diberitahu bahwa sekolah tersebut sudah mendaftar sebagai peserta UNBK,” terang Benyamin.

Dia berpendapat, walau sekolah diberi ruang yang seluas- luasnya untuk melakukan pendaftaran secara online, tapi pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Ini untuk memastikan sejauhmana kesiapan masing- masing sekolah dalam menghadapi UNBK, terutama aspek sarana- prasarana, jaringan internet dan listrik.