Penyidik Hentikan Perkara Dugaan Ijazah Palsu Bupati Rote Ndao

Spread the love

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Penyelidikan aparat Ditreskrimum Polda NTT terhadap perkara dugaan pemalsuan ijazah dengan terlapor Paulina Bullu yang saat ini terpilih dan dilantik menjadi Bupati Rote Ndao, tidak dapat ditindak lanjuti atau ditingkatkan ke penyidikan.

Wadir Krimum Polda NTT, AKBP Anton C. Nugroho sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (20/2/2019).

Menurut Anton, penyelidikan perkara tersebut berdasarkan laporan polisi LP / B / 424 / XI / 2018 / SPKT tanggal 27 November 2018 dengan Pelapor Bima Theodorus Fanggidae dan Terlapor Paulina Bullu, Hofra A. Anakay, Berkat N.M.F Ngulu, Lukas D. Saudale dan Olens J.N Ndoen tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan objek perkara ijazah S1 milik terlapor Paulina Bullu yang digunakan dalam pencalonan Bupati Rote Ndao pada tahun 2018.

Selain itu, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP-Lidik / 575 / XI / 2018 / Ditreskrimum tanggal 27 November 2018.

Bekas Kapolres Kupang Kota itu menjelaskan uraian singkat kejadian, yang mana terlapor telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan objek perkara ijazah S1 milik terlapor Paulina Bullu, yang mana digunakan dalam tahapan pencalonan Bupati/Wakil Bupati Rote Ndao.

“Pelapor mempermasalahkan tentang dokumen surat dari Kopertis Wilayah VII Surabaya tertanggal 29 Januari 2018, perihal verifikasi ijazah S1 Paslon Paulina Bullu, dimana dalam surat tersebut di bagian bawah ada kalimat yang menerangkan ‘Perlu kami sampaikan bahwa proses perkuliahan yang tidak sesuai ketentuan, ijazahnya tidak memiliki civil effect, artinya ijazah tersebut tidak berkekuatan hukum untuk digunakan melamar pekerjaan, kenaikan pangkat, dan pembinaan karir,” jelasnya.

Terkait hal itu, lanjut dia, pelapor kemudian melakukan pengecekan di website Dikti tentang status perkuliahan terlapor Paulina Bullu, dan kami menemukan keganjilan dari data tersebut, yang mana antara lain terlapor Paulina Bullu di dalam keterangan dokumen Dikti terdata lulus pada tanggal 15 April 2006 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Widya Surabaya.

“Ada keganjilan lain dimana tanggal ijazah yang tertera pada ijazah terlapor Paulina Bullu pada tanggal 27 Maret 2006 mendahului tanggal lulus sesuai data Dikti yakni tanggal 15 April 2006,” ujarnya Anton mengutip laporan dari terlapor.

“Bagaimana terlapor Paulina Bullu dapat melaksanakan perkuliahan tersebut sedangkan terlapor berada di Kupang yang kemudian legalisir pada fotocopy ijazah S1 milik terlapor Paulina Bullu tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun legalisir sehingga kami menduga ijazah tersebut yang digunakan adalah palsu,” imbuhnya.

Anton menyatakan, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan, penyidik berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dapat ditindak lanjuti atau ditingkatkan ke penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana pada Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan.

“Hasil penyelidikan yang telah dilakukan, penyidik berpendapat bahwa dengan adanya persesuaian keterangan antara saksi-saksi dan terlapor, serta surat-surat pendukung lainnya yang menerangkan bahwa universitas tersebut pernah ada dan terdata, serta mahasiswi Paulina Bullu dengan NPM 043026 / Prodi Manajemen Perguruan Tinggi STIE Pariwisata Satya Widya Surabaya, terdata pada Forlap Dikti,” katanya.

Dia mengatakan, terkait perkara tersebut pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi, yang dilakukan di Kabupaten Rote Ndao termasuk di Kupang dan juga pengecekan di Surabaya, sehubungan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Dikti Wilayah VII.

“Kami sudah klarifikasi ke Dikti, dan diberikan keterangan oleh saudari Anik, salah satu Kasubag di Dikti Wilayah VII. Berdasarkan hasil penyelidikan baik dari pelapor maupun terlapor dan juga keterangan Dikti, serta universitas yang mempunyai kerja sama dengan STIE Pariwisata Satya Widya Surabaya,” katanya.

Dia mengakui, dalam penyelidikan sempat menemui kendala karena STIE Pariwisata Satya Widya sudah tidak aktif lagi kegiatannya di Surabaya, namun dalam pemeriksaan di Dikti Wilayah VII, menyatakan bahwa universitas tersebut pernah ada dan terdaftar, dan Paulina Bullu terdaftar sebagai mahasiswa pada universitas tersebut.

“Kegiatan perkuliahan universitas tersebut pernah melakukan kerja sama dengan Akademi Pariwisata Kupang, sehingga perkuliahan dilakukan di Kota Kupang dan Paulina Bullu terdaftar sebagai mahasiswa dengan Prodi Manajemen. Selain itu kita juga verifikasi dengan bukti fisik ijazah asli,” katanya.

Untuk membuktikan terlapor pernah melakukan aktivitas kuliah di Kota Kupang atau tidak, lanjut dia, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap dua rekan kuliah Paulina Bullu di Kupang, dan salah satu rekan kuliah yang bersangkutan kini menjadi guru ASN di Kota Kupang.

“Kami tanyakan, orang ini diwisuda atau tidak, dia mengatakan ya diwisuda. Ada buktinya atau tidak, lalu dia menunjukkan foto wisuda yang di dalamnya ada terlapor Paulina Bullu,” ungkapnya.

Anton menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan itu pihaknya kemudian melakukan gelar perkara, dan disimpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Selanjutnya, akan disampaikan kepada pelapor bahwa perkara yang dilaporkan dihentikan penyelidikannya.