Tenaganita Malaysia Gelar Memorialisasi Satu Tahun Kematian TKI Adelina Sau

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Tenaganita merupakan sebuah organisasi kemanusiaan pendamping Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkedudukan di Malaysia bekerja sama dengan Jaringan Peduli Anti Perdagangan Orang NTT memperingati satu tahun kematian PMI asal NTT, Adelina Sau dengan menggelar kegiatan ‘memorial day’ bagi almarhumah.

Kegiatan ini berlangsung di dua tempat secara bersamaan yaitu di Malaysia dan Indonesia. Untuk di Indonesia dilaksanakan di Kota Kupang, Provinsi NTT yakni di lantai tiga (3) kantor Sinode GMIT, Selasa (12/2/2019).

Kegiatan tersebut diawali dengan doa lintas agama yang dipimpin oleh sejumlah tokoh agama di Kota Kupang. Kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers (video conference) bersama Direktur Tenaganita, Glorene Das di Malaysia menggunakan medium Skype.

Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Pdt. Mery Kolimon mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pendidikan publik di NTT maupun Malaysia sekaligus untuk mendorong kebijakan perlindungan buruh migran di Indonesia dan asisten rumah tangga di Malaysia.

Dia menyebutkan, data tahun 2018 yang dihimpun GMIT dari berbagai mitra menunjukkan jenasah pekerja migran asal NTT yang kembali adalah 105 orang. Lebih dari 90 persen atau sebanyak 95 orang meninggal di Malaysia. Salah satu korban yang sangat tragis adalah kisah Adelina Sau.

Kasus Adelina bukan yang pertama di Malaysia. Ada rentetan kasus menjadi berita utama pada tahun-tahun terakhir tentang para pekerja rumah tangga dari NTT di Malaysia. Sebenarnya, ada sejumlah pekerja rumah tangga yang meninggal selama waktu itu.

“Sebagai orang Malaysia dan Indonesia, apakah kita ingat, atau telah kita lupa, Nirmala Bonat yang diperlakukan secara sangat tidak manusiawi di 2004. Pada Maret 2009, seorang pekerja rumah tangga Indonesia bernama Siami bekerja selama lima bulan di Segamat, Johor. Dia terbakar dengan air panas, dipukul dengan sepotong rotan, dan ditendang oleh majikannya,” sebutnya.

Selain itu, lanjut Mery, pada Juni 2009, Siti Hajar, satu lagi orang Indonesia, disiksa oleh majikannya dengan membuatnya kelaparan, memukul, dan membakarnya dengan air mendidih. Menyusul itu, Pemerintah Indonesia melakukan moratorium terhadap pengiriman pekerja rumah tangga ke Malaysia, tetapi hanya sementara.

“Pada 2014, sepasang suami-istri Malaysia dihukum mati akibat membuat pekerja rumah tangganya dari Indonesia, bernama Isti Komariyah, kelaparan sampai mati. Waktu meninggal, berat badan Isti cuma 26 kilogram,” ujarnya.

Pdt. Mery menambhakan, pada 2014, Mariance Kabu, pekerja rumah tangga yang berasal dari Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, diselamatkan oleh polisi Malaysia setelah disekap selama delapan bulan dan disiksa secara fisik, psikologis, dan seksual oleh majikannya.

“Walaupun Mariance berhasil keluar, dia cacat seumur hidupnya. Dan cerita-cerita ini terus berlanjut,” paparnya.

Ketua Unit Pembantu Pelayanan (UPP) Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode GMIT, Pdt. Emmy Sahertian mengungkapkan, golongan pekerja rumah tangga termasuk yang paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan pekerjaan paksa.

“Banyak di antara perempuan ini akhirnya terperangkap dalam keadaan kerja kejam yang dalam beberapa kasus merupakan bentuk perbudakan modern,” ungkapnya.

Menurut Pdt. Emy, keadaan ini menjadi kenyataan yang mencolok pada 11 Februari 2018, ketika Adelina Sau meninggal di Bukit Mertajam, Malaysia. Dia ditemukan dengan luka-luka berat di kepala dan wajah, dan luka-luka terinfeksi di kaki dan tangan. Dia begitu dilukai secara brutal oleh majikannya sampai dia meninggal.

“Adelina berasal dari Abi, sebuah kampung terisolir di Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berumur hanya 21 tahun ketika meninggal, dan menurut keluarganya, calo yang jahat memalsukan dokumen-dokumen supaya menyatakan usianya enam tahun lebih tua,” terangnya.

Direktur Tenaganita, Glorene Das menyatakan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Malaysia tidak terbatas kepada orang-orang Indonesia. Pada tahun 2011, Perdana Menteri Kamboja mengumumkan sebuah moratorium terhadap pengerahan, pelatihan, dan pengiriman para pekerja rumah tangga ke Malaysia.

“Pengumuman tersebut disampaikan setelah sejumlah laporan media dan kasus yang ditangani oleh para NGO, menunjukkan bagaimana perempuan dan anak perempuan dari Kamboja yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia menderita akibat kekerasan, eksploitasi, maupun kematian,” ungkap Glorene.

Dia menjelaskan, jumlah pekerja rumah tangga yang bekerja di Malaysia hampir 300,000 orang, termasuk migran perempuan dan pekerja lokal yang legal dan yang ilegal. Para pekerja ini, yang digolongkan sebagai pelayan domestik menurut Hukum Ketenagakerjaan 1955, tidak memperoleh hak-hak yang dinikmati oleh semua pekerja lain di negara itu, oleh karena istilah “pelayan”.

“Akibatnya, banyak majikan merasa bebas menyiksa dan memperlakukan pekerja rumah tangganya secara sangat tidak manusiawi dengan impunitas, dan ada kasus yang kadang-kadang berakhir secara tragis sebagaimana terjadi pada kasus Adelina Sau dan lain sebelumnya,” jelasnya.

Dari sisi lain, lanjut Glorene, mereka yang berupaya membebaskan dirinya dari pekerjaan penuh kekerasan dan eksploitasi dengan melarikan diri dijadikan penjahat dan dihukum menurut Akte Imigrasi, karena mereka secara otomatis menjadi orang ilegal tanpa dokumen resmi.

“Berdasarkan pengalaman Tenaganita dengan kasus-kasus seperti ini, telah jelas bahwa penguasa dan agen-agen penegakan hukum, termasuk pihak yudisial, tetap menghakimi korban, sedangkan para majikan dan agen-agen yang mengontrol para pekerja rumah tangga menikmati impunitas,” paparnya.

Dia mengungkapkan, bertahun-tahun, Tenaganita dan Jaringan Anti Perdagangan Orang NTT menyatakan bahwa hanya ketika hak-hak pekerja dilindungi oleh hukum, dan ketika para pekerja rumah tangga diakui sebagai tenaga kerja, baru majikan, agen, dan masyarakat Malaysia dan Indonesia akan menjamin hormat dan martabat bagi pekerja rumah tangga. Hukum dan proses legal, baik di Malaysia maupun di Indonesia, tidak bisa, dan memang tidak boleh mengabaikan para pekerja rumah tangga.

“Itulah sebabnya kami menyambut baik prakarsa dari Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia untuk mengajukan sebuah Peraturan Pekerja Rumah Tangga. Legislasi yang baru ini sangat diperlukan dan sangat penting karena ciri khas pekerjaan domestik dan kebutuhan untuk perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami saksikan,” ungkapnya.

Glorene menyatakan, Tenaganita bersama Koalisi Pekerja Rumah Tangga di Malaysia telah berupaya selama beberapa tahun untuk menghasilkan sebuah draf peraturan perlindungan pekerja rumah tangga secara partisipatoris yang melibatkan para pekerja rumah tangga sendiri.

“Draf ini akan disampaikan pada kementerian-kementerian dan anggota-anggota legislatif yang terkait. Baik di Malaysia maupun di Indonesia, kami menyambut baik proses yang partisipatoris ini untuk menghasilkan peraturan yang baru, yang terinci dan transparan demi perlindungan hak pekerja rumah tangga,” tandasnya.