OJK Tegaskan Junjung Netralitas dalam Pilpres dan Pileg 2019

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, sebagai lembaga negara sesuai UU 21/2011, dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segala golongan.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK, Anto Prabowo sampaikan ini dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Senin (11/2/2019).

Anto menegaskan, OJK tetap menjunjung tinggi netralitas menyikapi rangkaian kegiatan berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Termasuk dalam kaitan pelaksanaan sosialisasi selama masa kampanye, maka semua kegiatan OJK tidak boleh ada atribut partai politik dan dilarang menjadi sarana kampanye,” ungkapnya.

Mengenai kegiatan sosialisasi OJK di Pondok Pesantren Sulalatul Huda, Kota Tasikmalaya, Selasa, 5 Februari 2019 lalu, Anto menyampaikan, kegiatan tersebut telah direncanakan dan merupakan rangkaian peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

“Sebelum kegiatan tersebut, juga sudah dilakukan peresmian Bank Wakaf Mikro Ranah Indah Darussalam di Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis, dan acara literasi keuangan syariah di Tasikmalaya,” ujar Anto.

Anto menyampaikan, pada akhir pekan ini pun akan dilakukan kegiatan di Kecamatan Cisontrol, Ciamis, yang berkaitan dengan pemberdayaan umat dalam lingkungan masjid.

Sebelumnya, dalam merencanakan kegiatan OJK di Pondok Pesantren Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya tersebut, kepada penyelenggara kegiatan dan berdasarkan keterangan pihak pondok pesantren, OJK telah berpesan agar kegiatan tersebut tidak boleh bermuatan politis, serta fokus pada tujuan meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah.

“Kegiatan sosialisasi keuangan syariah tersebut juga terbuka bagi masyarakat umum,” papar Anto.

Dia menjelaskan, dalam pelaksanaannya, setelah selesai acara sosialisasi keuangan syariah tersebut, terjadi penggantian backdrop (spanduk latar belakang) dan dilakukan kegiatan lainnya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan OJK, sehingga OJK tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan penggantian backdrop yang dilanjutkan dengan kegiatan istighosah dan deklarasi sebagaimana yang diberitakan dan menjadi viral di media sosial.

“Dengan penjelasan ini, maka dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa OJK tidak melakukan kegiatan yang dapat diinterpretasikan mendukung calon presiden-wapres atau calon anggota legislatif tertentu karena OJK menjunjung tinggi netralitas Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Anggota Legislatif Tahun 2019,” terang Anto.