Alokasi APBN untuk NTT Tahun 2019 Capai Rp34,35 Triliun

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Tahun 2019, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menembus angka Rp34,35 triliun. Belanja negara sebesar itu diperuntukkan bagi pemerintah daerah dan lembaga atau institusi vertikal di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi NTT, Lidya Kurniawati Christyana sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Selasa (29/1/2019).

Menurut Lidya, anggaran sebesar itu meliputi belanja transfer senilai Rp24,49 triliun dan sisanya belanja untuk satuan kerja kementerian negara/lembaga pusat untuk instansi vertikal di daerah.

“Jadi belanja transfer lebih besar dari belanja kementerian lembaga. Belanja transfer itu dialokasikan untuk pemerintah daerah sebagai bentuk dari hubungan keuangan pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ungkap Lidya.

Lidya yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan NTT itu menjelaskan, alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Sumber Daya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non-fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD).

Untuk DBH Pajak sebesar Rp260 miliar, DBH Sumber Daya sebesar Rp33 miliar, DAU Rp 14,403 triliun, DAK Fisik Rp3,4 triliun, DAK Non-fisik Rp 3,6 triliun, DID sebesar Rp19,5 triliun, dan DD Rp3,02 triliun.

“Khusus untuk DAK fisik dan Dana Desa, mulai 2017 penyalurannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah, supaya lebih cepat komunikasinya, cepat penyalurannya dan setelah disalurkan cepat dimonitor oleh KPPN dan mengevaluasi,” terang Lidya.

Dia menyebutkan, khusus untuk alokasi DAK Fisik terus mengalami kenaikan atau peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar Rp 2,9 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp 3,1 triliun, sementara tahun 2019 sudah menyentuh angka Rp 3,4 triliun.

“Proses DAK Fisik ini berdasarkan rencana daerah masing-masing, sesuai proposal yang diberikan oleh daerah, kemudian dilead oleh leading sektornya yaitu Bappeda kemudian dilakukan pembahasan di Pusat sampai turun alokasi,” sebutnya.

Lidya menambahkan, sejumlah faktor penyebab anggaran tersebut tidak diserap atau dieksekusi dengan baik oleh pemerintah daerah adalah bisa disebabkan oleh faktor internal kementerian, faktor internal pemerintah daerah atau masalah human error (kesalahan manusia).