IKKA dan KEMAHNURI Pertanyakan Alasan Satgas Cekal Mahasiswi di Bandara El Tari

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) di Kupang bersama organisasi kemahasiswaan Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari (KEMAHNURI) Kupang, mempertanyakan alasan mendasar petugas Satgas Pencegahan dan Perlindungan TKI Non-prosedural menahan atau mencekal Selfin Etidena, mahasiswi asal Kabupaten Alor saat transit di Bandara El Tari Kupang, Jumat (4/1/2019) lalu.

Hal ini disampaikan Perwakilan Pemuda Ikatan Keluarga Kepulauan Alor (IKKA) Kupang, Erson Atamau didampingi Ketua KEMENHURI Kupang, Yohanis Lankari bersama Kuasa Hukum IKA Kupang, Dedy Jehapay, SH., serta Selfin Etidena, mahasiswi STT Galilea Yogyakarta, saat menggelar konferensi pers di Kupang, Kamis (10/1/2019).

Menurut Erson, petugas satgas mencekal Selfin saat transit di Bandara El Tari sangat tidak beralasan, karena sebagai seorang penumpang maskapai penerbangan, Selfin telah memenuhi semua syarat yang ditentukan yakni tiket dan identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP).

“Namun yang dipersoalkan oleh petugas satgas karena Selfin tidak bisa menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) kepada petugas Satgas sebagai pembuktian bahwa benar dia adalah seorang mahasiswa. Padahal, KTM bukan merupakan bagian dari persyaratan agar seseorang boleh bepergian ke luar daerah,” katanya.

Erson mempertanyakan alasan mendasar penahanan penumpang transit korban oleh pihak Satgas. “Apakah dilihat dari ciri fisik dan penampilannya. Jika itu yang menjadi dasar atau parameter untuk menahannya, maka kami melihat kesimpulan dan tindakan petugas tersebut diduga berbau rasisme. Sikap pasca pembantalan keberangkatan secara sepihak tersebut Selfina terkesan dibiarkan dan diterlantarkan pihak satgas,” kata Erson.

Dia menyatakan, dalam pandangan IKKA, semestinya pihak Satgas memberikan layanan transportasi dan akomodasi sebagai bentuk tangung jawab moril dan atas nama kemanusiaan. “Untung saja, Selfin miliki keluarga di Kupang. Kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada dia jika tidak miliki keluarga di Kupang,” ujarnya.

Tindakan yang dipandang sewenang-wenang ini telah melukai hati keluarga. “Kami berpikir jika hal ini dibiarkan maka akan muncul fenomena Selfin-selfin lainnya di bumi Flobamora ini,” tandasnya.

Ketua KEMAHNURI Yohanis Lankari, menilai tindakan yang diambil petugas Satgas tersebut merupakan tindakan yang konyol, karena menahan dan menelantarkan penumpang tanpa prosedur yang jelas.

“Mendengar peristiwa yang terjadi ini, kami mengecam tindakan petugas yang menahan penumpang tidak sesuai SOP dan alasan yang jelas, karena hanya melihat dari segi fisik dan penampilan saja,” tandas Yohanis.

Dia juga memberikan deadline waktu 2 x 24 jam kepada pihak Dinas Nakertrans NTT untuk meminta maaf kepada keluarga besar Alor yang secara tidak langsung sudah dilecehkan. “Jika permintaan ini tidak dipenuhi maka kami akan melakukan tindakan dengan menduduki Dinas Nakertrans,” tegasnya.

Terhadap peristiwa tersebut, IKKA dan KEMANHURI menyatakan sikap dalam beberapa poin, yakni Dinas Nakertrans Provinsi NTT harus bertangung jawab atas kerugian waktu kuliah yang telah dialami korban Selfin Etidena.

Dinas Nakertrans Provinsi NTT juga dituntut segera melakukan jumpa pers dan menyatakan permohonan maaf kepada publik Alor, keluarga, dan juga Kampus STT Galilea Indonesia. Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak melakukan permohonan maaf maka IKKA Kupang dan KEMAHNURI akan menduduki Kantor Nakertrans NTT serta menempuh jalur hukum.

“Segera copot pejabat Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjian Dinas Naketrans NTT karena dinilai tidak mampu membina petugas satgas yang ditempatkan di Bandara El Tari Kupang,” tegas Erson Atamau.

“Segera copot jabatan petugas Satgas Nakertrans dimaksud, karena diduga telah melakukan tindakan rasis terhadap suku bangsa Alor di Bandara El Tari Kupang. Gubernur NTT segera memanggil Plt. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT untuk melakukan pembinaan yang selayaknya,” imbuhnya.

Kuasa hukum IKKA Kupang Dedy Jahapay, SH., dalam kesempatan tersebut mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mendukung pihak bandara untuk melakukan pemberantasan terhadap TKI non-prosedural.

Namun, sangat disayangkan sikap oknum petugas yang melakukan interogasi namun pertanggung jawabannya tidak jelas, karena dengan kewenangan Satgas maka korban yang diduga merupakan tenaga kerja harus diproses secara tuntas dan jangan dibiarkan terlantar seperti ini.

“Kami juga menduga tindakan yang telah dilakukan petugas adalah bentuk tindakan perlawanan terhadap kebijakan moratorium TKI oleh Gubermur NTT, sebab dari kronologi peristiwa di atas terkesan pihak Satgas Nakertrans sedang sengaja ingin membuat persoalan dengan mengada-ada regulasi yang belum jelas untuk manarik kebencian masyarakat terhadap program Moratorium TKI oleh Gubernur NTT,” tegas Dedy Jahapay.