Perlu Ada Penetapan Harga Minimum Komoditi Perkebunan

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah daerah dan lembaga dewan perlu memikirkan untuk melahirkan peraturan daerah (Perda) tentang penetapan harga minimum komodoti petani, terutama komoditi perkebunan untuk melindungi petani dari sistem ijon.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (10/1/2019).

Patris mengatakan, kalau komoditi pertanian, sudah ada penetapan harga eceran tertinggi dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Sehingga para pengusaha yang mau membeli komoditi pertanian, tidak boleh lebih rendah dari yang telah ditetapkan Bulog.

Sedangkan komoditi perkebunan, belum ada penetapan harga eceran tertinggi, sehingga harga komoditas perkebunan ditentukan sepihak oleh pengusaha. Bahkan petani pun terjebak dalam sistem ijon yang dimainkan oleh pegusaha atau pembeli.

“Harus segera dipikirkan untuk membuat perda khusus yang mengatur tentang harga eceran tertinggi untuk semua jenis komoditas,baik pertanian maupun perkebunan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini berargumen, jika sudah ada perda yang mengatur tentang harga eceran komoditas perkebunan dan pertanian, diharapkan para pengusaha membelinya minimal sesuai perda dimaksud.

Dengan demikian, tambah dia, dapat memberi keuntungan bagi petani karena penetapan harga eceran itu setelah memperhitungkan sejumlah aspek. Selain itu, ada nilai retribusi yang diberikan pengusaha atau pembeli komoditas pertanian dan perkebunan untuk daerah.