Hanya Dua BLK di NTT Bisa Kirim PMI ke Luar Negeri

Spread the love

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Hingga saat ini, baru dua Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) yang bisa mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau sebelumnya dikenal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT untuk bekerja di luar negeri karena telah mengantongi sertifikat dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Nakertrans NTT, Sisilia Sona sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (9/1/2019).

Sisilia menyebutkan, dua BLK-LN yang berkedudukan di Kota Kupang dimaksud yakni Citra Bina Tenaga Mandiri dan Gasiondo Buala Sari. Kedua lembaga ini yang berhak melakukan pelatihan dan pengiriman PMI untuk bekerja di luar negeri.

“Namun dua BLK-LN dimaksud hanya bisa mengirim pembantu rumah tangga (PRT), sedangkan bekerja di perkebunan kelapa sawit dan pengasuh jompo karena bidang kerja ini belum terakreditasi,” kata Sisilia.

Ia menjelaskan, pihaknya akan menyurati pemerintah pusat dan lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja agar BLK lainnya di NTT diberikan sertifikat. Sehingga BLK bersangkutan dapat melakukan pelatihan dan pengiriman TKI sesuai kebutuhan negara tujuan yang berpedoman pada jenis sertifikat yang dimiliki.

“BLK lainnya yang belum mengantongi sertifikat akreditasi, bisa bekerjasama dengan salah satu dari dua BLK-LN yang telah memiliki sertifikat tersebut,” saran Sisilia.

Dia menyatakan, semua calon PMI yang hendak bekerja di luar negeri maupun daerah lain di Indonesia, harus mengikuti pelatihan di BLK yang ada di NTT. Perusahaan pengerah tenaga kerja yang memiliki kantor pusat di daerah lain tapi melakukan perekrutan tenaga kerja asal NTT, wajib membuka kantor cabang dan membuka BLK di NTT.

“Bila belum memiliki BLK sendiri, harus bekerjasama dengan BLK milik pemerintah NTT dan dua BLK-LN yang sudah memiliki sertifikat itu,” jelas Sisilia.

Dia berargumen, ke depan, semua calon tenaga kerja asal daerah ini yang hendak dikirim ke luar negeri, hanya menggunakan embergasi dari NTT. Mereka yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi sesuai permintaan negara tujuan setelah mengikuti pelatihan di BLK-LN yang ada di provinsi bercirikan kepulauan ini.

Sisilia menyatakan, untuk memberi perlindungan terhadap semua tenaga kerja, dibuatkan surat perjanjian kerja antara pemerintah NTT, perekrut dan tenaga kerja bersangkutan. Dengan demikian, pemerintah tetap mengawasi keberadaan tenaga kerja tersebut selama berada di luar negeri.

Bila dalam masa kontrak kerja, tenaga kerja bersangkutan pindah bekerja di perusahaan atau majikan lain, tenaga kerja dimaksud dikategorikan sebagai tenaga kerja ilegal dan perusahaan perekrut atau pengirim wajib dimintai pertanggungjawaban.

“Perusahaan perekrut wajib hukumnya melapor ke pemerintah NTT bila tenaga kerja yang dikirim sudah selesai masa kontrak dan sudah dipulangkan. Laporan itu dilakukan setelah perusahaan mengantar tenaga kerja sampai di kampung halamannya,” papar Sisilia.