Kabupaten/Kota Harus Dilibatkan Tekan Angka Kemiskinan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah kabupaten dan kota di NTT harus dilibatkan untuk menekan angka kemiskinan agar target pemerintah NTT pada tahun 2023 mendatang tersisa delapan sampai 12 persen dari posisi angka kemiskinan saat ini sebesar 21,35 persen bisa tercapai.

Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (4/1/2018).

Yunus menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 14 kriteria untuk menentukan tingkat kemiskinan sebuah rumah tangga atau daerah. Dengan kriteria yang ada, angka kemiskinan NTT saat ini sebesar 21, 35 persen. Ditambah lagi angka pengangguran terbuka yang masih bertengger pada 35 persen.

Untuk menekan angka kemiskinan dalam merealisasikan target pemerintah provinsi, lanjut Yunus, semua pihak harus keroyokan dengan mengambil perannya masing- masing. Artinya, pihak swasta dan pemerintah kabupaten dan kota harus ikut terlibat secara maksimal.

“Harus dibagikan untuk menangani masing- masing kriteria dari 14 kriteria yang ditetapkan BPS sesuai permasalahan yang dihadapi setiap daerah,” kata Yunus.

Politisi PDI Perjuangan ini berargumen, memang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemerintah Keuangan (BPK) atas laporan pengelolaan keuangan daerah NTT tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan persentase kemiskinan. Opini WTP yang diraih pemerintah NTT dalam tiga tahun berturut- turut menggambarkan ketatnya pengelolaan anggaran.

“Jika pengelolaan anggaran dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran, bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Yunus.

Dia menyatakan, pengelolaan anggaran yang baik memberi nilai tersendiri dalam upaya penyimpangan keuangan. Penerapan sistem samsat online yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu bekerjasama dengan Bank NTT, menjadi solusi untuk mencegah korupsi penerimaan daerah yangbersumber dari pajak kendaraan bermotor. Karena pembayarannya langsung melalui bank milik pemerintah daerah, yakni Bank NTT.

“Walau demikian, sistem pengawasan dewan terkait pengelolaan anggaran termasuk penerapan samsat online akan lebih ditingkatkan lagi,” tandas Yunus.