BMPS Gelar Pelatihan Manajemen Mutu untuk Akreditasi Sekolah Swasta di NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pelatihan manajemen mutu untuk akreditasi sekolah swasta di NTT yang diikuti para kepala sekolah swasta di daerah itu.

Pelatihan yang digelar selama dua hari (17-18/12/2018) di aula LPMP NTT, dibuka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Yohanna Lisapally, serta nara sumber pada kegiatan tersebut, yaitu Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto, Sekretaris Dinas Pendidikan NTT, Alo Min, Kepala BMPS NTT, Winston Neil Rondo.

Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, syarat utama membangun mutu pendidikan sekolah swasta adalah kesadaran bersama berbenah mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

“Apakah sekolah swasta sadar bahwa kita punya problem, kita punya mutu yang berbeda satu dengan yang lain, kesempatan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan itu masih jauh dari harapan, sehingga jika tidak ada perubahan yang bergerak cepat dan tinggal di tempat, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan arah menuju ke sana,” ungkapnya.

Winston menyebutkan, sepanjang tahun 2018 BMPS NTT telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pelatihan terkait dengan perbaikan mutu pendidikan swasta. Kegaiatan itu diantaranya, pelatihan ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Selain itu, Festival SMA/ SMK Swasta Se-NTT, dan pelatihan peningkatan manajemen mutu.

“Sebelumnya kita terlibat dalam advokasi yang sangat ketat, langsung dipimpin oleh Kadis dan Sekdis Pendidikan NTT terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di daerah ini. Ini semua dilakukan dengan gigih sehingga pintu semakin terbuka bagi sekolah-sekolah swasta,” tandasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan NTT, Alo Min mengatakan, terdapat dua persoalan terkait guru di NTT yaitu, kualifikasi dan kompetensi. Dari segi kualifikasi, sejak dua tahun lalu masih terdapat 23,27 persen belum berpendidikan strata satu atau S-1. “Untuk tahun ini turun jauh sekali tinggal 15, 07 persen yang belum S-1. Ini sesuai dengan Undang-undang guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005, bahwa guru mesti S-1,” katanya.

Sedangkan dari segi kompetensi, kata Alo Min, juga terdapat dua persoalan, yaitu masalah kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru. “Secara nasional kita masih di bawah, ini ada kaitannya kalau dilihat dari hasil kompetensi ini ada korelasinya dengan hasil ujian nasional. Sebenarnya kalau evaluasi guru, lihat saja dari hasil ujian siswanya,” paparnya.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian yang sama terhadap sekolah negeri maupun swasta, baik dari segi infrastruktur, sarana prasarana penunjang pendidikan.

“Selain itu juga terkait sumber daya manusia (SDM) baik kepala sekolah maupun guru. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi kita, karena kita masih kekurangan belasan ribu tenaga guru. Padahal kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu poin penting dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, SDM perlu disiapkan dengan baik,” katanya.