Tiga Lembaga Akan Gelar Konfrensi Perempuan Timur 2018, Untuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan

Bagikan Artikel ini

Jakarta, NTTOnlinenow.com – Tiga lembaga yang fokus pada upaya penegakan HAM khususnya perempuan, yaitu Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL) dan Yayasan BaKTI menggelar Konferensi Perempuan Timur 2018 (KPT2018) dengan tema “Perempuan Timur untuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan”. KPT2018 akan dilaksanakan di Kupang, 10-11 Desember 2018 dan menghadirkan 500 peserta dari 12 Provinsi di kawasan Indonesia Timur, yaitu NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

“KPT2018 adalah ruang saling menguatkan dan berbagi pengalaman, gagasan, prakarsa dari para pelaku pembangunan dan aktor perubahan di berbagai level dalam rangka pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Konferensi Perempuan Timur, “ ungkap Maria Filiana Tahu – Ketua Panitia Bersama KPT2018 melalui siaran pers yang diterima redaksi NTTOnlinenow.com, Kamis (6/12/2018).

Konferensi Perempuan Indonesia Timur 2018 mendapatkan dukungan penuh dari Program MAMPU, Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Konferensi tahun ini merupakan perluasan dari Konferensi Perempuan Timor I dan II yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017. Ketika itu, konferensi berfokus pada permasalahan perempuan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, di Pulau Timor.

“Awal lahirnya konferensi ini adalah upaya untuk menjawab berbagai persoalan yang melekat pada isu perempuan yang umumnya bermuara pada kemiskinan dan kurangnya akses pada layanan dasar bagi perempuan di Indonesia, terlebih perempuan yang ada di kawasan Indonesia Timur.”, tukas Indriyati Suparno – Komisioner Komnas Perempuan.

Tingkat kemiskinan di kawasan Timur masih tergolong tinggi. Jumlah orang miskin tercatat 9,82% dari total penduduk Indonesia, sebagian besar menduduki wilayah kawasan Timur Indonesia; di Maluku dan Papua tercatat 21,20%, pulau Bali dan Nusa Tenggara 14%, pulau Sulawesi 10,64% dan Kalimantan 6,9% (BPS, 2018). Pada RPJMN 2015-2019 Pemerintah Indonesia berusaha memperkecil kesenjangan antara Indonesia bagian Barat dan Timur ini dengan memprioritaskan pembangunan berbagai sarana dan prasarana.

Tingginya kepemiskinan dan kesenjangan di bagian Timur, secara langsung telah meningkatkan kerentanan perempuan terhadap beragam bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, kematian pada persalinan, gizi buruk, putus sekolah, migrasi dan perdagangan anak.

Pada tahun 2017, Komnas Perempuan mencatat 2.796 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang dilaporkan di Indonesia bagian Timur. Provinsi NTT tercatat dengan kasus kekerasan tertinggi, 677 kasus diikuti dengan Sulawesi Tengah 416 kasus, dan Sulawesi Utara 416 kasus (Komnas Perempuan, Catatan Akhir Tahun 2018). Angka Perkawinan Anak tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat 5,5%, Papua 5,1%, Sulawesi Tengah 4%, Papua Barat 3,9% dan Sulawesi Selatan 3,8%. Sebanyak 46,7% yang sudah dikawinkan, tidak bersekolah lagi atau tidak tamat Sekolah Dasar (Unicef, 2016).

“Masyarakat dan pemerintah di wilayah Indonesia Timur tidak tinggal diam. Berbagai inisiatif untuk memperbaiki kesejahteraan di wilayah Timur Indonesia sudah muncul dari berbagai pihak.” ujar Rambu Mella – Forum Pengada Layanan.

Diantaranya adalah kemitraan pemerintah dengan CSO untuk meningkatkan akses terhadap layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maros, pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT-PKKTP) untuk menyederhanakan penanganan kasus kekerasan di Kota Ambon, serta pelibatan gereja dalam menekan angka perdagangan perempuan dan anak di Kota Kupang. Selain itu munculnya regulasi dan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak, seperti Perda No. 14/2016 dan 15/2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kab.Timor Tengah Utara, Perda No.12/ 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Parepare, menjamin perempuan diberikan ruang berpartisipasi di Musrenbang serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui P2TP2A.

KPT2018 diharapkan dapat memperkuat sinergi gerakan perempuan Indonesia Timur dalam beragam isu HAM untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, mengidentifikasikan berbagai model pemberdayaan gerakan perempuan Indonesia Timur untuk menguatkan kepemimpinan perempuan dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi, serta mempererat sinergi antara gerakan perempuan dengan pemerintah daerah, dan gerakan progresif lainnya guna mengakhiri pemiskinan perempuan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Acara ini terselenggara dengan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau MAMPU. MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia untuk Pemerintah Indoensia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap layanan dasar dan peogram pemerintah meningkat. MAMPU bekerja di 27 provinsi, 152 kabupaten dan lebih dari 940 desa.