Komisi I Menilai Penggabungan BPSDMD dengan BKD Tidak Efektif

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi I DPRD NTT berpendapat, restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, yakni penggabungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) ke dalam Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memang efisien tetapi tidak efektif dan merupakan suatu kemunduran.

Juru Bicara Komisi I DPRD NTT, Nodu Puga sampaikan ini dalam laporan hasil pembahasan komisinya dalam sidang paripurna dewan, Jumat (7/12/2018).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beribina dengan agenda laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD NTT terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi NTT.

Menurut Nodu Puga, perubahan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi NTT, akan berkaitan dengan berbagai komponen perangkat daerah yang telah fungsional secara operasional. Mengubah atau menata ulang (restrukturisasi) perangkat daerah, akan berdampak signifikan terhadap implementasi APBD TA 2019 dan efektivitas serta efisiensi dalam pencapaian program dan kegiatan.

“Karena itu, disarankan agar restrukturisasi perangkat daerah ini tidak menggangu pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019,” ujarnya.

Nodu Puga menjelaskan, penggabungan BPSDM dengan BKD secara normatif hanya dibolehkan untuk tingkat Kabupaten/Kota menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tingkat Provinsi, BKD dan BPSDM mestinya tidak digabungkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

“Artinya Rancangan Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan ketika terjadi pertentangan norma seperti ini maka berlaku asas hukum “lex superiori derogat Iegi inferiori” (hukum yang lebih tinggi mengabaikan hukum yang lebih rendah), artinya norma hukum yang harus dikedepankan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud dalam melakukan restrukturisasi organisasi melalui Ranperda dimaksud atau Ranperda dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud,” jelasnya.

Dia menambahkan, berkaitan dengan cakupan kewenangan BPSDMD, Komisi I DPRD Provinsi NTT berpendapat bahwa penggabungan BPSDM dengan BKD sebagaimana dimaksud berpotensi mengurangi kewenangan BPSDMD yang berdampak pada berkurangnya kewenangan dan peluang daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).