Reuni PA 212 Menuai Penolakan, Dianggap Menjadi Arena Politik Baru

Spread the love

Laporan Frans Watu
Jakarta, NTTOnlinenow.com – Reuni 212 yang direncanakan di Monas, pada Minggu (02/12/2012) dinilai tak perlu oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi Islam terbesar ini menilai kegiatan reuni PA 212 kental dengan nuansa politik guna mendukung salah satu calon presiden yakni Prabowo subianto – Sandiaga S.Uno.

Selain dari kedua Ormas Islam NU dan Muhamadyah, kali ini penolakan datang dari Setara Institute. Dalam pernyataan pers yang disampaikan Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, dengan tegas menolak rencana reuni PA 212 yang akan dijadikan arena politik baru sejalan dengan agenda politik menjelang pemilihan Presiden 2019.

Berikut Pernyataan Pers, Hendardi, Ketua SETARA Institute :

1. Rencana reuni aksi 212 pada 2/12/2018 mendatang telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang awalnya digagas oleh sejumlah elit Islam politik pada 2016 dan kemudian di repetisi pada 2/12/2017 adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik maka kontinuitas gerakan ini menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan terutama jelang Pilpres 2019.

2. Menguasai ruang publik (public space) adalah target para elit 212 untuk terus menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah. Bagi mereka public space adalah politik. Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi.

3. Disesalkan bahwa gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya.

4. Namun demikian, dua tahun hampir berlalu gerakan ini mulai kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran warga untuk menjauhi praktik politisasi identitas agama untuk merengkuh dukungan politik atau menundukkan lawan-lawan politik. Warga juga telah semakin sadar dan pandai melihat bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk. Jadi, kecuali untuk kepentingan elit 212, maka gerakan ini sebenarnya tidak ada relevansinya menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan kita.