Diduga Gunakan Ijazah Palsu, Bupati Rote Ndao Terpilih Dipolisikan

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dua kontestan pada Pilkada Serentak 2018, Bima Th. Fanggidae dan Adolfina Koamesakh pada Selasa (27/11/2018) siang, mendatangi SPKT Polda NTT dan melaporkan Bupati Rote Ndao terpilih, Paulina Haning-Bullu atas sangkaan kepemilikan ijazah S1 yang diduga palsu.

Kepada wartawan di Mapolda NTT, Bima Fanggidae mengatakan, bukti ijazah S1 yang diduga palsu tersebut didapatkan setelah pihaknya mengadu ke KPUD Rote Ndao, saat sidang DKPP tanggal 25 Oktober 2018 di Kupang.

Bukti-bukti dari surat verifikasi yang diberikan KPUD kepada Kopertis sebagai lembaga yang melegalisir ijazah, menyatakan bahwa ijazah terlapor tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa dipakai untuk melamar pekerjaan, atau kenaikan pangkat dan pengembangan karier.

“Kami datang melapor, karena ternyata KPUD dengan sengaja meloloskan seseorang yang sudah tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai kepala daerah, karena ijazahnya tidak mempunyai kekuatan hukum,” ujarnya.

Dia menyebutkan, jawaban dari Kopertis tertanggal 29 Januari dan penetapan pasangan calon dilakukan tanggal 12 Februari. Dengan demikian, KPUD sudah mengetahui bahwa ini tidak memenuhi syarat, namun tetap diloloskan.

“Ini menjadi preseden buruk untuk demokrasi di Indonesia, dan khusus juga di Rote Ndao, karena masyarakat Rote dibohongi,” tegas Bima Fanggidae.

Dia melanjutkan, sebagai mantan Paslon di Pilkada Rote Ndao pihaknya merasa dirugikan baik secara materil maupun nonmateril. “Jadi yang diduga palsu adalah ijazah S1, karena dia mendaftar dengan ijazah tersebut, yaitu S1 Ekonomi Pariwisata STIE Satya Widya Surabaya,” sebutnya.

Melihat dari format yang dimasukan pihak terlapor ke KPUD, lanjut dia, diketahui agak rancu karena di situ menerangkan bahwa terlapor kuliah dari tahun 2002-2006, dimana saat itu yang bersangkutan berstatus PNS di Pemprov NTT.

“Mestinya kalau orang pegawai negeri kuliah di Surabaya, berarti harus ada surat tugas belajar. Tapi tidak pernah ada lampirannya dan tidak tahu ada apa tidak. Dan kedua adalah dari Forlap Dikti kita dapatkan bahwa status dia adalah pindahan, tetapi pindahan dari tempat kuliah mana, karena SKS nya sendiri ketika dia lulus tahun 2006 itu, tidak sesuai SKS kalau kita dapat S1, karena hanya 42 SKS saja. Harusnya 160 SKS, dan wisudanya itu bulan Maret 2006, tetapi dia lulus di bulan April 2006. Itu juga sendiri sudah ganjil,” paparnya.

“Orang lulus dulu baru diwisuda, tapi lepas dari itu kita susah membuktikannya, sampai dengan sidang DKPP ternyata ada selembaran surat yang diberikan KPUD ditujukan kepada Kopertis sebagai lembaga yang melegalisir ijazah menanyakan perihalnya verifikasi ijazah S1 dari terlapor dan dijawab bahwa perkuliahan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan dan ijazahnya tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa dipakai untuk maju sebagai pejabat publik,” imbuh Bima Fanggidae.

Selain melaporkan Bupati Rote Ndao terpilih, Bima Fanggidae juga menyebutkan, pihaknya akan melaporkan KPUD, karena diduga telah sengaja meloloskan persoalan ini.

“Mereka (KPUD) tahu ini tidak betul tetapi tidak ada upaya untuk membatalkan. Kami baru laporkan kasus ini karena baru tahu sekarang, setelah KPUD lampirkan data ini ke kita, dalam jawaban kita atas ijazah palsu. Dengan laporan ini kita ingin agar persoalan ini bersih. Pembatalan memang sudah tidak bisa, kita tahu itu, tapi kita kejar ini pidananya, bahwa ini kan pemalsuan dokumen negara,” sebut Bima Fanggidae.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Jules Abraham Abast yang dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya laporan tersebut. “Ya, kami sudah terima laporannya, segera para pihak terkait akan dimintai klarfikasi,” ujar Jules.