Kemensos Melalui Dirjen PFM Luncurkan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Kupang

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Kememterian Sosial lewat Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) melaunching Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT) e-Warong Kube ‘Hidup Baru’ di Kelurahan Penkase Alak. Acara Peluncuran dihadiri dirjen PFM, Andy ZA. Dulung, Wakil Wali Kota Kupang, Hermanusan, Kepala Dinas Sosial Felisberto Amaral.

Kepala Dinas Sosial dalam laporanya mengatakan, Sampai dengan periode 23 November 2018, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KMP) untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kupang berjumlah 11.643 dari jumlah seluruhnya yakni 14.630 KMP. Jika diukur secara persentase, progres pembagian ini sudah mencapai 85,80 persen.

“Dinas Sosial bersama bank BRI terus mendorong KPM untuk melakukan transaksi BPNT di 86 e-warung Kube Jasa maupun e-warung brilink yang tersedia di Kota Kupang sebelum akhir Desember,” ujarnya.

Felisberto menerangkan, bantuan sosial dalam bentuk beras sejahtera (rastra) yang dilaksanakan selama ini telah beralih menjadi bantuan sosial pangan non tunai sejak bulan Juli 2018.

“Baik bantuan sosial beras nasional maupun bantuan sosial rastra daerah, keduanya telah bertransformasi menjadi bantuan sosial pangan non tunai,” katanya.

Sementara untuk KPM BPNT lokal yang dibiayai oleh APBD Kota Kupang, Kata Felisberto, berjumlah 3.000 KPM. Berdasarkan SK Walikota Kupang Nomor: 108/KEP/HK/2018 tanggal 23 April 2018.

“Setiap KPM mengambil bahan pangan berupa beras 8-9 kilogram dengan 5-6 butir telur seharga Rp.110.000,00 per bulan,” katanya.

Dia mengatakan, total dana yang disalurkan melalui BPNT Nasional dari bulan Juli sampai Desember 2018 sebesar Rp.9.655.800.000,00. “Sedangkan total dana yang disalurkan melalui BPNT Daerah dari Juli sampai Desember 2018 sebesar Rp.1.980.000.000,00,” katanya.

Wakil Wali Kota Hermanus Dalam sambutannya berterima kasih atas diluncurkan BPNT bagi KPM yang notabene berasal dari keluarga miskin. Sangat diharapkan bantuan tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat penerima.