Pemerintah Diminta Awasi Harga Jual Eceran BBM di Perbatasan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi I Bidang Pemerintahan Umum DPRD NTT meminta pemerintah untuk tetap melakukan pengawasan terhadap harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) di daerah perbatasan antar negara Indonesia -Timor Leste.

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (9/11/2018).

Menurut Maxi, demikian Kasintus Ebu Tho biasa disapa, pengawasan itu perlu dilakukan karena disinyalir selama ini BBM subsidi untuk rakyat Indonesia dimanfaatkan oleh warga Negara Timor Leste yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan di negaranya.

Jika warga Timor Leste masih datang dan memanfaatkan BBM subsidi, maka dibutuhkan kebijakan khusus agar BBM subsidi sepenuhnya dinikmati masyarakat Indonesia.

“Kita minta pemerintah mendirikan SPBU khusus dengan harga khusus bagi warga Negara Timor Leste atau warga negara asing yang datang berkunjung ke Indonesia terutama di Kota Kupang, Belu, Timor Tengah Utara (TTU) dan Malaka,” kata Maxi.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini lebih lanjut meminta pemerintah mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Oepoli, Kabupaten Kupang sebagai bentuk kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Selain itu meminta pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat mengevaluasi kembali PP 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Koordinasi ini dalam rangka penyerahan wewenang dari Polri kepada pemerintah provinsi berkaitan dengan pungutan retribusi kendaraan bermotor lintas perbatasan antar negara di PLBN Mota’ain, Kabupaten Belu, PLBN Mota Masin di Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU),” tandasnya.