Wagub Janji Bangun Rumah Bagi Pemulung

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Wakil Gubernur NTT, Josef Nasoi berjanji akan memberikan bantuan rumah bagi pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) setelah membicarakan lahan dengan Pemerintah (Pemkot) Kupang dan Pemkab Kabupaten Kupang. Dana untuk pembangunan rumah ada tetapi lahan tidak ada. Jadi akan berkoordinasi dengan Pemkot dan Pemkab Kupang.

Sepulang dari kegiatan ini ia akan membicarakan dengan Kadis Sosial NTT supaya bisa membicarakan lahan dengan Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang.

Hal itu disampaikannya pada rangkaian kegiatan Partipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak NTT (Puspa ) Bidang Perlindungan Anak (Kegiatan V) di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Alak Kota Kupang 2018 dengan Ketua Panitia, Balkis Soraya Tanof, MSI.

Wagub Nasoi mengemukakan anggapan banyak orang sampah itu tidak berguna padahal sampah menjadi nilai sangat tinggi. Di Mesir ujarnya ada yang namanya gereja sampah. Semua orang usahanya sampah. Di dunia ini agama apapun mengajarkan barangsiapa yang direndahkan akan ditinggikan, karena bapak, mama dan saudara saudara yang menjalani profesi ini jangan berkecil hati. Sebab tandasnya gubernur dan wagub kalian pernah hidup di TPA Jakarta. “Saya kira kita harus mati dulu dalam hidup baru kita menemukan kehidupan,” ujar Wagub Nasoi.
Dirinya mencatat dengan baik ungkapan hati ketua kelompok pemulung.

“Tadi saya mencatat dengan baik dari ketua kelompok pemulung yakni mesin pengolah sampah, fiber tampung air, terpal dan meteran lampu. Kita memenuhi ini karena permintaan ini tidak terlalu berat. Kita tidak usah tunggu waktu, sebab namanya manusia bisa lupa. Permintaan ini sangat sederhana dan penting,” katanya.

Dijawabnya fiber penampung air minggu depan langsung dijawab, begitu juga terpal karena tidak terlalu mahal. “Lampu meteran kami sudah memesan dari Jakarta yang bahan bakar air laut. Kami sudah memesan dan jika sudah ada kami akan membagi. Saya akan bertugas ke Jakarta. Saya akan mencoba minta kalau saya minta bisa saya akan bawa ke sini,” jawabnya.

Disampaikannya permintaan permintaan ini sangat sederhana dan penting. Jangan ditunda, sebab lama akan lupa, manusia biasa lupa. Lebih lanjut dikatakan dari sudut sosial bapak, mama dan saudara saudara harus meyakinkan pada diri anda bapak mama tidak sama dengan sampah bapak mama menjadikan sampah manusiawi. “Saya hakul yakin bapak mama yang bekerja dengan ketulusan, karena muka bapak mama tulus. Jika bapak mama meninggal dunia langsung masuk surga,” tambahnya disambut tepuk tangan hadirin.

Wagub memberikan apresiasi bagi organisasi sosial bekerja untuk penegakkan hak hak perempuan dan kesejahteraan perempuan dan anak. “Ibu ibu selama ini telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran karena kami bekerja digaji. Saya memberikan apresiasi kepada semua ibu ibu dan organisasi sosial,” ujarnya sembari menambahkan kita semua bekerja dengan cara masing masing untuk mencapai tujuan yang sama.

Dia mengingatkan para suami tidak memukul istri karena para istri bisa melaporkan kepada polisi karena hal itu diatur dalam UU PKDRT. Dalam pengamatannya banyak ibu ibu yang dipukul suaminya takut melapor karena mereka masih mencintai suaminya.

Dia meminta orangtua jangan tergiur dan tergoda dengan bujukan uang satu dua juta rupiah sehingga membiarkan anak anak bekerja di luar negeri. Janji mau bekerja tetapi faktanya mereka dieksploitasi seksual.

Nomenklatur
‎Sementara itu, ketika diwawancarai usai acara menyangkut komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk anggaran yang pro perempuan dan anak, Wagub Nasoi mengatakan prinsipnya semua warga negara harus diberi perhatian termasuk perempuan dan anak. Anggaran tidak saja pada Dinas Perlindungan dan Anak tetapi di semua organisasi perangkat daerah cross cutting issue.

Ketika ditanya mengenai yang bekerja untuk perempuan dan anak selama ini justru civil society bukan saja pemerintah bagaimana komitmen anggaran dia mengatakan setuju. Ia bersama Gubernur Victor mau saja menabrak untuk kesejahteraan masyarakat tetapi pimpinan organisasi perangkat daerah mengingatkan jika nomenklatur diganti menjadi temuan BPK. Banyak kepala daerah yang membuat kebijakan baik tetapi tidak sesuai nomenklatur ditangkap KPK.

Karena itu menurut dia, ia bersama dengan Gubernur NTT akan berkonsultasi dengan Jakarta untuk meminta dispensasi bagi kondisi spesisifk sosial yang ada di daerah.

Sebelumnya Kadis PPA NTT, Dra. Erni Usboko,MSi menjelaskan selayang pandang tentang Puspa yang tujuannya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, human trafficking dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kegiatan ini sebagai sebuah rangkaian kegiatan, dimana kegiatan pertama themanya akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dalam pembangunan, kegiatan kedua, perlindungan hak perempuan, kegiatan ketiga, pembuatan sampah organik, kegiatan keempat, sehari bersama anak dan kelima sosialisasi dan advokasi perlindungan anak. Kelima kegiatan ini nara sumber dan moderator dari aktivis perempuan, akademisi.

Hadir pada kegiatan kelima Ketua Panitia Kegiatan Kelima, Balkis Soraya Tanof, Aktivis Perempuan Veronika Ata,SH, MHUM, Ana Djukana, Ansi Damaris Rihi Dara, Fatima Daniel, Danny Manu, Vonny Mella, Indra Lay, Dr.Twen Damidato.

Usai penutupan oleh wagub dilanjutkan sosialisasi dan advokasi perlindungan anak oleh Ansi Damaris Rihi Dara, Danny Mannu, Theodora Usfunan. (non)