Sudah Ada Perda Yang Mengatur Masalah Sampah, Pemkot Dukung Gerakan Bersih Oleh Pemprov NTT

Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kota Kupang siap mendukung rencana Gubernur NTT, Viktor Laiskodat yang ingin menata Kota Kupang lebih bersih dan indah. salah satu bentuk dukungan adalah, pemerintah telah menyiapkan draft untuk penganggaran tempat sampah yang lebih banyak untuk meminimalisir kebiasaan buruk yang membuang sampah disembarang.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kebersihan Kota Kupang, Obed Kadji kepada wartawan di Kupang.

Menurutnya, seiring pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Kupang, dan perkembangan Kota, produksi sampah terus meningkat. Hal ini menjadi masalah tersendiri, karena sampah yang banyak yang dapat merusak lingkungan hidup, serta merusak keindahan wajah Kota. belum lagi ditambah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat. untuk itu. perlu penanganan yang lebih serius.

Obed Kadji mengaku, sebenarnya pemerintah Kota Kupang sudah mempunyai peraturan daerah yang khusus mengatur larangan membuang sampah sembarang, yaitu Perda Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011. Namun perda yang juga mengatur denda sebesar Rp 50 juta dan denda kurungan selama enam bulan jika masyarakat kedapatan membuang sampah disembarang tempat belum diterapkan secara baik, karena masih kurangnya wadah tempat pembuangan sampah.

Menurutnya, anggaran untuk sarana-prasarana ini sesuai anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp.10 milliar. Karena tempat sampahnya ada dua jenis yang disiapkan untuk dipasang nantinya yakni 220 liter dan 260 liter. Pemerintah Kota Kupang juga mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi untuk menyiapkan tempat sampah agar penanganan sampah lebih maksimal, apalagi pemerintah Provinsi lewat gubernur berencana membuat aturan yang akan mengenakan denda sebesar Rp.50 ribu bagi masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarang.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Alan Girsang mengaku secara aturan sangsi buang sampah sembarang sudah ada Perda yang mengatur. Perda yang mengatur masalah sampah adalah Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sudah ada.

Perda ini, menurut Girsang, diatur sangsinya bagi seseorang yang melakukan pelanggaran yakni pada Bab XV dengan ketentuan pidana yang termuat pada pasal 24 ayat 1 (satu), dimana setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-.

“Larangan yang termuat pada Bab XII pasal 40 ada 4 (Empat) poin atau ayat larangan yang diatur, salah satunya pada ayat 4 memuat mengenai volume sampah, karakteristik sampah, besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan hidup,” katanya.

Ditambahkannya, tindak pidana sebagaimana dimasud pada ayat 1 adalah pelanggaran, dan juga selain tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenakan ancaman pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.