Dinsos Segera Lakukan Sosialisasi di Karang Dempel Alak

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Upaya Pemerintah Kota Kupang untuk menutup tempat lokalisasi terus berjalan. Setelah melakukan sosialisasi di Hotel Maya bersama para pelaku usaha dan Forkopimda, serta rapat koordinasi dengan seluruh pimpina Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kupang, bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan media massa. Pemerintah akan menggelar sosialisasi langsung di Karang Dempel (KD) Alak. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore.

“Kami akan lakukan sosialisasi penutupan tempat lokalisasi ini langsung di KD, dan rencananya akan dihadiri oleh Wali Kota Kupang untuk bersama-sama mendengar dan menjelaskan program penutupan KD ini. Kami juga akan mendengar berbagai masukan dan solusi dari para pekerja seks yang ada disana, solusi apa yang mereka tawarkan,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Felisberto Amaral, kepada wartawan.

Amaral menjelaskan, rencana sosialisasi di KD rencananya akan digelar dalam bulan November ini. Pasalnya, waktu yang ada sekarang sudah sangat mendesak, agar semua proses bisa segera dilaksanakan.

“Untuk menutup lokalisasi tidak semudah membalikan telapak tangan, karena sebuah program tentunya akan ada pro dan kontra, maka pemerintah berkewajiban untuk mensosialisasikan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Masyarakat harus diedukasi dan dijelaskan, dampak dan tujuan program pemerintah ini,” kata Amaral.

Tetapi yang pasti, kata Amaral, per 01 Januari 2019, tempat prostitusi sudah harus ditutup. pemerintah juga menyadari akan dampak ikutan jika tempat prostitusi ditutup, untuk itu, akan dilakukan pengawasan dan pemantauan, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Kupang, kepolisian dan lainnya untuk merazia tempat-tempat yang mungkin terjadi tempat prostitusi.

“Misalnya saja pitrat, spa, hotel dan tempat karaoke, akan diawasi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan lagi ada praktik prostitusi didalamnya, jika kedapatan, maka akan langsung dicabut izinnya dan ditutup,” ujar Amaral.

Menurut Amaral, pemerintah akan terus berupaya untuk menutup segala tempat yang terbukti melakukan praktik prostitusi. Juga akan berkoordinasi dengan para lurah, RT-RW dan tokoh masyarakat, agar menjaga wilayah masing-masing, rutin menggelar pemeriksaan di kos-kosan dan lainnya.

“Ini merupakan program dari pemerintah pusat, ada sekitar 167 tempat lokalisasi di Indonesia, hanya 44 tempat yang belum ditutup, dan ditegaskan agar tahun 2019 mendatang semua tempat sudah ditutup termasuk di Kota Kupang,” ungkapnya.
Dikatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program pemberdayaan bagi mantan pekerjan seks, khususnya bagi yang merupakan warga Kota Kupang, bagi yang berasal dari daerah lain, maka akan dipulangkan sesuai dengan alamat yang ada di Kartu Tanda Penduduk yang ada.