Perbankan di NTT Terus Alami Perkembangan

Laporan Jean Alfredo Neno
Tambolaka, NTTOnlinenow.com – Perkembangan perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan peningkatan yang signifikan.

Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Keuangan Provinsi NTT, I Wayan Sadnyana sampaikan ini pada kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kamis (1/11/2018).

Menurut Sadnyana, perkembangan Perbankan yang terjadi di NTT tersebut dipicu oleh beberapa faktor pendukung, yakni Aset, Dana Pihak Ketiga dan Kredit.

“Untuk Aset perbankan, data per Agustus 2017 sebesar Rp 33,8 triliun, dan hingga Agustus 2018 jumlah aset naik menjadi Rp 36,84 triliun atau naik sebesar 6,64 persen,” ungkap Sadnyana.

Sandnyana mengatakan, kenaikan itu juga terjadi pada sektor Dana Pihak Ketiga, yakni pada tahun 2017 sebesar Rp.24,9 triliun, dan pada tahun 2018 naik menjadi Rp 27,01 atau naik 8,28 persen.

“Untuk Kredit juga mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 24,4 triliun pada tahun 2017 dan naik menjadi Rp 28,1 triliun pada tahun 2018, atau naik sebesar 15,06 persen,” katanya.

Dia menjelaskan, terjadinya perkembangan perbankan di NTT ini juga dipengaruhi oleh jaringan kantor yang tersebar sampai ke pelosok desa diseluruh kabupaten kota, serta dipengaruhi oleh adanya indikator keuangan yang akurat.

Data OJK NTT menyebutkan, hingga tahun 2017 jumlah persebaran jaringan kantor perbankan di NTT mencapai 487 unit, yang terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebanyak 12 unit jaringan kantor, dan bank umum sebanyak satu jaringan kantor.

Sedangkan kantor cabang BPR sebanyak 4 jaringan kantor dan Bank Umum sebanyak 58 jaringan kantor. Selain itu kantor lainnya sebanyak 431 unit yang terdiri dari BPR sebanyak 3 jaringan kantor dan Bank Umum sebanyak 428 jaringan kantor.

Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (INBK) 1A, Hari Gamawan mengatakan, adanya ketidakseimbangan distribusi pembiayaan UMKM. Dari sekitar 60 juta UMKM, hanya sekitar 11 juta UMKM yang memiliki rekening pinjaman di Bank, atau sekitar 49 juta UMKM belum memiliki rekening pinjaman.

“Distribusi dari 11 juta rekening pinjaman UMKM masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Hal ini belum sejalan dengan program nasional pembangunan Indonesiasentris,” ungkapnya.

Hari menambahkan, distribusi pembiayaan UMKM dapat diperbaiki melalui berbagai upaya pembiayaan termasuk pegadaian.