Pemerintah NTT Bentuk Komunitas Orang Muda Anti Hoaks

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah NTT melalui Dinas Kominfo akan membentuk komunitas orang muda anti hoaks sebagai langkah preventif terhadap tingginya berita hoaks menjelang pemilu 2019.

Kepala Dinas Kominfo NTT, Abraham Maulaka sampaikan ini pada kegiatan Editor’s Forum bertajuk “Media Bermartabat Untuk Pemilu Berkualitas” yang diselenggarakan Kementerian Kominfo di Kupang, Kamis (25/10/2018).

Menurut Abraham, pembentukan komunitas dimaksud sebagai tindakan preventif terhadap berkembangnya berita- berita hoaks di masyarakat. Dikuatirkan, berita – berita hoaks itu dapat menganggu proses pemiliu 2019.

Anak – anak muda yang bersedia menjadi anggota komunitas, wajib mendaftar di kantor Dinas Kominfo. Setelah itu, mereka akan diberikan edukasi mengenai cara menyampaikan berita lewat media sosial secara baik dan benar, serta bebas mengakses internet lewat jaringan wifi di dinas tersebut.

“Yang menjadi keprihatinan kita ialah penyampaian berita- berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Abraham.

Dia menyatakan, saat ini dinamika media sosial di NTT belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pemilu. Kecuali satu hari setelah peringatan HUT Kemerdekana RI 17 Agustus 2018, Presiden Jokowi menerima Joni, seorang siswa SMP dari Atambua, Kabupaten Belu yang kemudian menjadi viral di media sosial.

“Kita berharap situasi kondusif di NTT terus terjaga hingga pelaksanaan pemilu 2019,” ujar Abraham.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendryana meminta wartawan untuk tidak berperan sebagai penyebar hoaks. Sebaliknya media harus menampilkan hal – hal yang positif dan kreatif, dan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu berlangsung, aman, damai dan sejuk.

“Jaga media kita sehingga tidak jadi ruang provokasi dan pecah belah, harus tetap menjalankan kontrol sosial,” tandas Yadi.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Jules Abaraham Abast mengungkapkan, pelaksanaan pilkada serentak Juni 2018, bukan benar-benar berlangsung dalam suasana kondusif, dan bebas dari penyebaran berita hoaks. Dimana selama proses pilkada muncul sejumlah kasus seperti muncul berita di media online yang menyebutkan terjadi pembakaran gedung kantor KPU di salah satu kabupaten. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hanya satu kursi plastik dibakar di luar halaman kantor KPU.

Dia menambahkan, berita hoaks lainnya yang pernah ditayangkan media adalah pemberitaan tentang situasi pengusiran seseorang dari kantor KPU. Padahal peristiwa sebenarnya adalah orang tersebut diminta untuk keluar dari kantor KPU.