Jefri Pelt: Total Anggaran Bedah Rumah Rp 1 Miliar

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Jefri Pelt mengatakan, Pemerintah Kota Kupang mempunyai program bantuan sosial bedah rumah, dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1 miliar lebih.

“Untuk program bedah rumah, yang menggunakan dana DAK, untuk teknisnya dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kota Kupang, sementara untuk eksekusi anggaran, dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Kupang karena masuk dalam kategori bantuan sosial,” kata Jefri Pelt.

Khusus untuk penerima bantuan, Kata Jefri, yang melakukan survey, menentukan penerima dan kelayakan penerima, dilakukan oleh dinas teknis, sementara BKAD hanya melakukan eksekutor. Maksudnya jika semua proses sudah selesai, maka Badan Keuangan hanya langsung mentransfer uang ke rekening penerima bantuan sosial.

Jefrry mengatakan, untuk dana hibah dan bantuan sosial, karena secara otomatis anggaran ini ada di pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) sehingga anggaran ini akan dieksekusi oleh Badan Keuangan Daerah.

Jeffry menjelaskan, jika dinas teknis sudah memasukan semua dokumen penerima maka badan keuangan akan langsung mendistribusikan uangnya ke rekening penerima.

Dia mengatakan, program ini dijalankan tahun 2018, dan sampai saat dinas teknis masih dalam tahap verifikasi dan lainnya sehingga dalam waktu dekat ini, anggaran sudah bisa didistribusi ke rekening masing-masing penerima, yang nama dan nomor rekeningnya dimasukan ke BKD.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Hengki Ndapamerang, mengatakan, Bantuan bedah rumah merupakan bantuan sosial, maka sesuai Permendagri nomor 32 tahun 2011, dari sisi penganggarannya saja, sudah harus masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran dari Badan Pelaksanaan Keuangam Daerah.

“Sehingga mestinya untuk kegiatan harus dipikirkan secara matang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran apa lagi sampai pada pelaksanaannya,” kata Hengki.

Dia mengatakan, untuk program ini, harus ada kajian dan melihat aturan-aturan yang berlaku dan harus ada petunjuk pelaksaaan seperti peraturan wali kota dan lainnya.

“Jadi di tahun 2018 ini, program bedah rumah belum ada atau tidak dianggarkan, sehingga diharapkan melalui kajian-kajian sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa dianggarkan pada tahum 2019 mendatang,” kata Hengki.

Hengki menjelaskan, mestinya, untuk bantuan sosial yang direncanakan harusnya sudah masuk ke Kebijakan Umum Anggaran, dan Perencanaan plafon anggaran sementara (KUA PPAS) tahun 2019, untuk bida dibahas lebih lanjut.

“Kami sebagai dinas teknis pelaksanaanya tentu siap jika diberikan tanggung jawab. Tetapi harus melalui penganggaran dan kajian teknis agar program ini bisa berjalan dengan baik nantinya,” ujar Hengki.

Dikatakan, program bantuan bedah rumah sama halnya dengan program sertifikat tanah gratis. Harus ada kajian, siapa yang menjadi sasaran, apakah masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah.

“Selain itu terkait persyaratannya, apakah masyatakat penerima merupakan warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, apakah harus memiliki sertifikat dengan nama orang lain. Hal ini yang perlu dikaji. Kebanyakan, masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, menempati lahan orang lain, apakah dapat membantun dengan memberikan sertifikat. Hal ini tentu akan bermasalah dengan hukum nantinya,” ungkapnya.

Apakah bisa memberikan sertifikat rumah kepada masyarakat yang menempati lahan orang lain, juga hanya dengan memberikan surat kuasa saja. Hal ini tentu akan ada masalah hukum dikemudian hari.