Aksi Forum Generasi Pejuang 99, DPR Agendakan RDP Dengan Pemerintah

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu agendakan rapat dengar pendapat (RDP) usai menerima pengaduan warga yang tergabung dalam Forum Generasi Pejuang 99.

Demikian Ketua Komisi I DPRD Belu, Marthen Nai Buti kepada media usai menerima peserta aksi damai Forum Generasi Pejuang 99 diruangan Komisi, Rabu (17/10/2018).

Tindakan Dewan lakukan RDP bersama forum akan undang Pemerintah Daerah guna menindaklanjuti pernyataan sikap forum dalam aksi. Hadirkan Pemerintah untuk membahas status tanah yang kini ditempati warga di kompleks depan bandara Haliwen, Kelurahan Manumutin.

Jelas Nai Buti, berdasarkan laporan yang disampaikan Pemerintah menunjukkan tanah atau lahan yang ditempatkan warga baru (eks Timor-Timur,red) itu merupakan aset Pemerintah Provinsi.

Akan tetapi sudah 30-an tahun bukti kepemilikan lahan tersebut masih belum jelas hingga saat ini. Tidak saja itu ada versi yang berbeda-beda soal luas lahan tersebut.

“Apresiasi untuk warga masyarakat yang sudah datang memberikan aspirasi ke DPRD dengan tenang, damai dan lancar,” kata Ketua Komisi I DPRD itu.

Bersamaan Koordinator Umum Aksi, Mariano Parada menyampaikan warga meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan status tanah yang selama ini ditempati warga baru.

Jelas dia, tanah yang ditempati warga itu merupakan tanah milik perorangan. Namun sejak 19 tahun lalu warga tempati lahan itu setelah ditunjuk Pemerintah Belu.

Kaitan itu, Parada meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan status tanah yang ditempati warga. Apabila lahan itu milik Pemerintah maka warga bisa menempati tanah itu sepanjang Pemerintah belum rencanakan pembangunan.

Sebaliknya apabila lahan itu milik orang perorang maka Pemerintah segera mencari solusi agar warga bisa dapatkan tempat tinggal lain. Sebab warga mereka yang tempati lahan di lokasi karantina I itu warga Belu dan warga Indonesia.

“Apapun persoalannya Pemerintah harus bisa selesaikan masalah yang ada tanpa ada permusuhan sesama warga,” pinta Parada.