Polisi Tersangkakan Pelaku Pemalsuan Identitas Tenaga Kerja

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamankan dua pelaku pemalsuan dokumen identitas calon tenaga kerja asal NTT yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, masing- masing berinisial ARNRB (46) dan S alias A (42).

Panit Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT, Iptu Yohanes Suhardi sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Selasa (9/10/2018).

Yohanes menjelaskan, tindak pidana perdagangan orang melalui pemalsuan identitas tenaga kerja berlangsung sejak Maret sampai Agustus 2018. Perusahaan perekrut adalah PT Duta Karya NTB yang beralamat di Jln. Durian-Kerembong No.77, Dusun Loang Tuna, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tersangka S alias A sebagai direktur utama perusahaan itu.

“Setelah diselidiki, ternyata perusahaan tersebut tidak terdaftar di Dinas Nakertrans NTB dan juga tidak membuka atau mendirikan kantor cabang di NTT,” kata Yohanes.

Dia menjelaskan, modus yang dilakukan kedua tersangka yakni, tersangka S alias A menerbitkan dan memberikan surat tugas kepada ARNRB pada 29 Maret 2018 untuk melakukan perekrutan, penampungan dan pengiriman tenaga kerja dari NTT. Para tenaga kerja itu dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit PT Kridatama Lancar di Kalimantan Tengah dengan gaji Rp2,1 juta.

Lebih lanjut Yohanes menyampaikan, terhitung sejak Maret sampai Agustus 2018, tersangka ARNRB berhasil merekrut 85 orang tenaga kerja dan telah diserahkan kepada tersangka S. Rinciannya, Maret ada 24 orang, April ada 18 orang, Mei tujuh orang, Juni ada enam orang, dan Juli ada 14 orang.

Dia menyebutkan, dari jumlah yang direkrut terakhir ini, sembilan orang memiliki Kartu Keluarga (KK) sedangkan lima orang lainnya tidak memiliki KTP. Mereka diberangkatkan pada Kamis, 2 Agustus melalui Bandara El Tari Kupang. Namun saat petugas bandara melakukan pemeriksaan, petugas mendapati KTP palsu milik para korban dan tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan.

“Para korban diamankan Satgas Gugus Tugas Nakertrans NTT dan dibawa ke Ditreskrimum Polda untuk diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku,” terang Yohanes.

Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat sebelumnya mengatakan, praktek perdagangan orang (human trafficking) harus dibasmi sampai ke akar- akarnya. Ke depan kasus perdagangan orang harus tidak boleh terjadi lagi di provinsi ini. Karena itu, Kapolda NTT bersama jajaran dan Danrem 161/Wirasakti bersama jajaran diminta untuk mematahkan kaki para pelaku perdagangan orang.

“Kalau kakinya sudah dipatahkan, datang dan berikan kepada gubernur, biar gubernur yang kasih uang untuk obati,” kata Laiskodat.