Perwakilan BI Provinsi NTT Kick Off GPN di Daratan Flores

Ruteng, NTTOnlinenow.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia menyelenggarakan Kick Off Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk daratan flores sekaligus Sosialisasi “Kebijakan SIstem Pembayaran Dalam mendukung Perekonomian Indonesia” Senin tanggal 8 November 2018 bertempat di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Selain Kick Off GPN perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga melaksanakan beberapa agenda kegiatan antara lain, Perpanjangan Kas Titipan Bank Indonesia bertempat di Aula Missio, STKIP Santo Paulus Ruteng. Peresmian Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) BI Corner di SMAN 1 Langke Rembong Ruteng dan Hibah Kendaraan untuk Keuskupan Ruteng.

Kegiatan Kick Off GPN,Perpanjangan Kas Titipan dan Peresmian BI Corner dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga, Bupati Manggarai Dr.Deno Kamilus SH,MH, Direktur Pemasaran Dana PT.Bank NTT Alex Riwu Kaho, Forkompinda Kabupaten Manggarai, Kepala PT.Bank NTT Ruteng, Pimpinan PT. Bank NTT Ende, Pejabat Bank NTT Kantor Pusat, Pimpinan OPD Kabupaten Manggarai, Pimpinan Perbankan di Ruteng, ASN dan Mahasiswa/I STKIP Santo Paulus Ruteng.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia menjelaskan, bahwa tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran tidak lepas dari setiap aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Baik membeli bahan makanan, membayar tagihan telepon, listrik, maupun memenuhi kebutuhan transportasi, semua tidak lepas dari transaksi menggunakan alat pembayaran baik tunai maupun nontunai. Sistem pembayaran dapat diilustrasikan seperti saluran darah dalam tubuh manusia. Apabila saluran darah terhambat maka tubuh manusia tidak dapat beraktivitas dengan normal. Demikian juga sistem pembayaran, apabila ada permasalahan dalam sistem pembayaran, akan memberikan dampak terhambatnya aktivitas ekonomi suatu negara.

Sinaga menambahkan, sistem pembayaran yang umum digunakan masyarakat adalah sistem pembayaran tunai, yakni uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan amanat kepada Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan dan nominal yang sesuai, dengan tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

Mengingat luasnya wilayah Indonesia, jelas Sinaga, tugas Bank Indonesia mengedarkan uang Rupiah tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Secara khusus, Provinsi NTT yang memiliki kondisi geografis berupa kepulauan. Bank Indonesia menetapkan titik-titik strategis untuk menjangkau seluruh wilayah Provinsi NTT. Selanjutnya, Bank Indonesia bekerjasama dengan pihak ketiga yakni perbankan untuk melaksanakan tugas pengedaran uang Rupiah di titik-titik strategis tersebut melalui program kas titipan. Saat ini, Provinsi NTT telah memiliki delapan kas titipan yang terletak di Maumere (Kabupaten Sikka), Atambua (Kabupaten Belu), Waingapu (Kabupaten Sumba Timur), Ende (Kabupaten Ende), Ruteng (Kabupaten Manggarai), Lewoleba (Kabupaten Lembata), Waikabubak (Kabupaten Sumba Barat), dan Kalabahi (Kabupaten Alor).

Menurut Sinaga, Kas titipan Bank Indonesia di Ruteng dan Ende telah beroperasi sejak tanggal 14 Oktober 2016. Kedua kas titipan ini dikelola oleh PT Bank Pembangunan Daerah NTT. Selama dua tahun penyelenggaraan kas titipan di Ruteng dan Ende, kas titipan telah membantu memenuhi kebutuhan uang Rupiah masyarakat, tercermin dari jumlah penyerapan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan jumlah distribusi Uang Layak Edar (ULE). Mulai dari Oktober 2016 sampai dengan Agustus 2018, penyerapan UTLE di kas titipan Ruteng mencapai Rp 580,41 miliar. Sementara itu, penyerapan UTLE di kas titipan Ende mencapai Rp 513,83 miliar. ULE yang berhasil didistribusikan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT kepada Ruteng dan Ende melalui kas titipan masing-masing mencapai Rp 1,07 triliun dan Rp 453,62 miliar. Mengingat pentingnya peran kas titipan Bank Indonesia di Ruteng dan Ende, pada hari ini (Senin, 8 Oktober 2018), dilaksanakan perpanjangan penyelenggaraan kas titipan yang ditandai dengan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama kas titipan antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dan PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Ruteng dan Ende.

Di era digital saat ini, Bank Indonesia juga mencermati semakin pesatnya perkembangan sistem pembayaran nontunai seiring dengan kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang praktis, cepat, dan aman. Sebagai contoh, di tahun 2017, dalam setiap menit terjadi lebih dari 10.000 transaksi ATM, Debit, dan Kartu Kredit di Indonesia. Namun, ditengah pesatnya kebutuhan bertransaksi, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi, dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. Fragmentasi muncul karena kecenderungan industri untuk membangun platform sistem pembayaran yang sifatnya eksklusif. Platform-platform tersebut belum saling terhubung atau (interkoneksi) satu sama lain, sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani (interoperable) yaitu hanya dapat melayani instrumen yang diterbitkannya sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya mesin ATM dan mesin EDC di toko atau pusat perbelanjaan lainnya. Di samping itu, masyarakat juga dibebankan dengan biaya transaksi atau dikenal dengan Merchant Discount Rate (MDR) yang tinggi dengan kisaran 2-3%. Biaya ini jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga yang hanya di kisaran 0,2%-1%.

Tiga Sasaran Utama Implementasi GPN

Berdasakan kondisi tersebut, Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN merupakan sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Terdapat tiga sasaran utama implementasi GPN yaitu pertama, menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring dan setelmen secara domestik. Kedua, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi dan pemrosesan transaksi ritel nontunai domestik di dalam negeri. Hal ini juga merupakan wujud kemandirian bangsa karena sebelum GPN, transaksi ritel nontunai domestik diproses di luar negeri oleh penyelenggara switching yakni Visa, Mastercard, dan lain-lain. Ketiga, meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung kebijakan. Selain itu, GPN juga dihadirkan sebagai backbone guna memberikan dukungan penuh bagi program-program Pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Perpres No.74 Tahun 2017 tentang Roadmap E-commerce.

Sebagai awal dari keberadaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM/debet dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant/pedagang dalam negeri. Bank Indonesia telah menetapkan Logo Nasional Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berupa desain berbentuk burung Garuda dan tulisan GPN yang dilekatkan dan tidak terpisah satu sama lain. Pemilihan desain berbentuk burung garuda dan GPN mengandung filosofi bahwa burung Garuda yang terbang di atas gerbang melanglang nusantara, melambangkan sistem pembayaran ritel Indonesia yang siap tumbuh, berkembang, dan siap berdaya saing dalam layanan transaksi elektronik nasional.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman (awareness) masyarakat serta mengakselerasi akseptasi (acceptance) masyarakat terhadap keberlangsungan kebijakan GPN Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT melaksanakan launching GPN di Kota Kupang pada tanggal 22 September 2018 di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur Provinsi NTT. Hingga saat ini, kartu GPN telah dimiliki oleh kurang lebih 10.000 masyarakat di Kota Kupang. Launching GPN akan dilaksanakan bertahap di kabupaten lainnya di wilayah Provinsi NTT, salah satunya launching GPN di Kabupaten Manggarai yang dilaksanakan hari ini (Senin, 8 Oktober 2018) di Aula Missio, STKIP Santo Paulus Ruteng.

Bupati Manggarai Dr.Deno Kamilus SH,MH, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT karena memilih Ruteng sebagai tempat untuk Kick Off GPN di daratan flores. Hadirnya GPN merupakan perwujudan dari Trisakti Presiden Jokowi yaitu Berdaulat di bidang Ekonomi. Sehingga GPN perlu didukung agar karya anak bangsa dapat berdaulat di Negeri sendiri.

Pada Kesempatan tersebut dilakukan penyerahan kartu GPN kepada Bupati Manggarai, Dr.Deno Kamilus, SH,MH sekaligus Apresiasi dari Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT kepada Bupati Manggarai sebagai Tokoh Pengerak GPN di daratan Flores. Kegiatan dilanjutkan di pasar inpres ruteng untuk melakukan uji coba transaksi menggunakan kartu GPN sebagai pertanda bahwa Kartu GPN dapat digunakan dimana pun dengan kartu dan edisi dari bank manapun termasuk di Pasar Inpres Ruteng.

Kegiatan berlanjut di SMAN 1 Langke Rembong yaitu Peresmian Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) BI Corner. Beberapa Poin dari sambutan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT antara lain : Bank Indonesia (BI) untuk mengupayakan secara terus menerus pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang keberadaan dan perannya terhadap perekonomian Indonesia melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, BI berinisiatif untuk memperkuat edukasi masyarakat di bidang ekonomi melalui penyediaan sarana Pojok Baca atau yang disebut dengan “BI Corner”.

Program ini merupakan bagian dari tema unggulan pelaksanaan PSBI yang bertajuk “Indonesia Cerdas”. Melalui BI Corner, pembaca diharapkan dapat memperoleh banyak sumber informasi ekonomi yang berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu juga sebagai sarana sosialisasi bagi BI agar masyarakat semakin mengenal tugas dan peran BI dalam perekonomian Indonesia melalui publikasi-publikasi rutin, baik publikasi cetak maupun visual. Dengan semakin banyak masyarakat yang paham tentang BI diharapkan dapat lebih membantu BI untuk mencapai visi dan misinya menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

Saat dengan saat ini, BI Corner telah hadir di seluruh Indonesia pada tingkatan Perguruan Tinggi sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat sejumlah 721 BI Corner. Diharapkan Pada tahun 2024, diharapkan dapat terbangun 1.000 BI Corner di semua level pendidikan termasuk PAUD serta perpustakaan daerah maupun sarana publik strategis lainnya.

Bantuan Fasilitas BI Corner di Provinsi NTT pada saat ini berjumlah 11 BI Corner. Untuk tingkat universitas telah diberikan kepada 7 Universitas yaitu Universitas Nusa Cendana, Politeknik Negeri Kupang, Universitas Timor,Universitas Flores, Ende, Universitas Nusa Nipa Maumere, Universitas Tribuana Alor dan Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang. Untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah diberikan 3 Unit yaitu SMA Katolik Syuradikara Ende dan SMA Negeri 1 Ende, SMAN 1 Langke Rembong,Ruteng. Untuk tingkat SMP telah diberikan sebanyak 1 Unit kepada SMP Seminari St.Pius X11 Kisol. Adapun Fasilitas BI Corner di SMAN 1 Langke Rembong meliputi sarana dan prasarana fisik yaitu: rak buku, komputer, televisi, sofa, dan properti interior lainnya. Selain itu, tentunya menyempurnakan fasilitas pojok baca ini termasuk koleksi pustaka sejumlah ±250an eksemplar dan e-book yang mencapai 1031 koleksi (publikasi BI dan publikasi umum).

Bupati Manggarai pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih atas Perhatian Bank Indonesia di bidang Pendidikan dalam wujud BI Corner karena Investasi yang paling berharga dan memiliki dampak dalam jangka panjang yaitu investasi pendidikan. Bupati Manggarai mengingatkan Sekolah agar mempergunakan trust yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada SMAN 1 Langke Rembong dengan memanfaatkan sebaik mungkin dan dapat menarik minat siswa/i SMAN 1 Langke Rembong ke Perpustakaan. Kegiatan dirangkai dengan Penandatangan Berita Acara Serah Terima dan Peninjauan dan penguntingan pita tanda diresmikannya BI Corner di SMAN 1 Langke Rembong Ruteng.

Selanjutnya Kegiatan Hibah Kendaraan kepada Keuskupan Ruteng yang diterima langsung oleh Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng Mgr.Dr.Silvester Tung Kiem San,Pr. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menyatakan bahwa hibah kendaraan ini untuk mendukung dan kiranya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin tugas pastoral di Keuskupan.