BI Perwakilan NTT Lanching Perdana Kartu GPN Di Manggarai

Laporan Alvaro Saputra Marthin
Ruteng, NTTOnlinenow.com-Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur (BI NTT) bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT menyelenggarakan Kick Off Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk daratan Flores dan Sosialisasi Kebijakan Sistem Pembayaran Dalam Mendukung Perekonomian Indonesia di Aula Missio, STKIP Santo Paulus Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, Senin 8 oktober 2018.

GPN adalah sebuah sistem jaringan pembayaran antarbank di Indonesia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Sistem ini diluncurkan pertama kali pada 4 Desember 2017, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ PBI/ 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/ 10/ PADG/ 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus SH, MH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga, Komisaris Independen Bank NTT, Sukardan Aloysius, Direktur Pemasaran Dana PT. Bank NTT, Alex Riwu Kaho, sejumlah Pejabat Bank NTT Kantor Pusat, Pimpinan Cabang PT. Bank NTT Ruteng, Vinsen Suluh, Pimpinan Cabang PT. Bank NTT Matim dan Pimpinan Cabang PT. Bank NTT Ende, Kapolres Manggarai, AKBP Cliffry S. Lapian, SIK, Forkompimda Manggarai, sejumlah Pimpimpnan Perbankan di Ruteng, Pimpinan OPD Kabupaten Manggarai, Mahasiswa/I STKIP Santo Paulus Ruteng.

Naek Tigor Sinaga, dalam sambutannya mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

“Sistem pembayaran tidak lepas dari setiap aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Baik membeli bahan makanan, membayar tagihan telepon, listrik, telekomunikasi, maupun memenuhi kebutuhan transportasi, semua tidak lepas dari transaksi menggunakan alat pembayaran baik tunai maupun nontunai,” tandasnya.

Ia mengilustrasikan bahwa, sistem pembayaran itu seperti saluran darah dalam tubuh manusia. Apabila saluran darah terhambat, maka tubuh manusiapun tak dapat beraktivitas dengan normal. Demikian pula sistem pembayaran, apabila ada permasalahan dalam sistem pembayaran, akan memberikan dampak terhambatnya aktivitas ekonomi suatu negara. Sistem pembayaran yang umum digunakan masyarakat adalah sistem pembayaran tunai, yakni uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.

Sebagaimana diketahui, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan amanat kepada BI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, BI senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan dan nominal yang sesuai, dengan tepat waktu dan dalam kondisi layak edar, ujarnya.

Di era digital saat ini, BI juga mencermati semakin pesatnya perkembangan sistem pembayaran nontunai seiring dengan kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang praktis, cepat, dan aman. Di tahun 2017, dalam setiap menit terjadi lebih dari 10.000 transaksi ATM, Debit, dan Kartu Kredit di Indonesia. Namun, ditengah pesatnya kebutuhan bertransaksi, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi, dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. Fragmentasi muncul karena kecenderungan industri untuk membangun platform pembayaran yang sifatnya eksklusif. Platform-platform tersebut belum saling terhubung atau (interkoneksi) satu sama lain, sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani (interoperable) yaitu hanya dapat melayani instrumen yang diterbitkannya sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya mesin ATM dan mesin EDC di toko atau pusat perbelanjaan lainnya. Di samping itu, masyarakat juga dibebankan dengan biaya transaksi atau dikenal dengan Merchant Discount Rate (MDR) yang tinggi dengan kisaran 2-3%. Biaya ini jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga yang hanya di kisaran 0,2%-1%.

Berdasarkan kondisi tersebut, BI meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN merupakan sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

Ada 3 (tiga) sasaran utama implementasi GPN, yaitu Pertama, menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring dan setelmen secara domestik. Kedua, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi dan pemrosesan transaksi ritel nontunai domestik di dalam negeri.

Hal ini juga merupakan wujud kemandirian bangsa karena sebelum GPN, transaksi ritel nontunai domestik diproses di luar negeri oleh penyelenggara switching yakni Visa, Mastercard, dan lain-lain. Ketiga, meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung kebijakan.

Selain itu, GPN juga dihadirkan sebagai backbone guna memberikan dukungan penuh bagi program-program Pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Roadmap E-commerce.

Sebagai awal dari keberadaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM/debet dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant/pedagang dalam negeri. BI telah menetapkan Logo Nasional Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berupa desain berbentuk burung Garuda dan tulisan GPN yang dilekatkan dan tidak terpisah satu sama lain. Pemilihan desain berbentuk burung garuda dan GPN mengandung filosofi bahwa burung Garuda yang terbang di atas gerbang melanglang nusantara, melambangkan sistem pembayaran ritel Indonesia yang siap tumbuh, berkembang, dan siap berdaya saing dalam layanan transaksi elektronik nasional.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman (awareness) masyarakat serta mengakselerasi akseptasi (acceptance) masyarakat terhadap keberlangsungan kebijakan GPN Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT melaunching GPN di Kota Kupang pada tanggal 22 September 2018 di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur Provinsi NTT.

Hingga kini, kartu GPN telah dimiliki oleh kurang lebih 10.000 masyarakat di Kota Kupang. Launching GPN akan dilaksanakan bertahap di kabupaten lainnya di wilayah Provinsi NTT.

Sementara itu, Bupati Manggarai, Deno Kamelus, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan BI NTT bersama Bank NTT, karena memilih Manggarai sebagai Kick Off GPN di daratan Flores.

“Kita harus memberikan apresiasi kepada BI dan BPD NTT karena memilih Manggarai sebagai tempat untuk melaunching perdana penggunaan kartu GPN. Itu artinya ada trust terhadap kita disini. Kita mau menyampaikan pesan juga bahwa kita harus mandiri secara ekonomi, secara nasional. Presiden Jokowi punya trisakti, salah satunya adalah kita harus mandiri secara ekonomi. GPN ini sebagai produk dari hasil karya anak bangsa. Karena itu sebagai anak bangsa kita wajib memberikan dukungan dan harus memperkuat ini. Kalau selama ini kita menggunakan produk-produk berlogo virus dan master dari Amerika, maka setelah kita mempunyai produk sendiri, kita harus mendukungnya,” ungkapnya.

Hadirnya GPN ini merupakan salah satu perwujudan dari Trisakti Presiden Jokowi yaitu Berdaulat di bidang Ekonomi. Sehingga GPN perlu didukung agar karya anak bangsa dapat berdaulat di Negeri sendiri.

“GPN ini hasil karya anak bangsa sendiri, bukan karya bangsa lain. Inilah salah satu perwujudan dari motto presiden Jokowi, Kerja, kerja dan kerja,” tutupnya.

Usai memberikan sambutan, Bupati Deno juga menerima penghargaan dari Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT berupa kartu GPN sebagai Tokoh Pengerak GPN di daratan Flores.

Kegiatan itu dilanjutkan di pasar Inpres Ruteng untuk melakukan ujicoba transaksi menggunakan kartu GPN sebagai pertanda bahwa transaksi GPN dapat digunakan dimana pun dengan kartu dan edisi dari bank manapun termasuk di Pasar Inpres Ruteng dengan melibatkan sejumlah para pedagang saat melakukan transaksi jual beli barang. Antusias masyarakat begitu terlihat saat uji coba berlangsung. Uji coba ini sebagai pertanda bahwa Kartu GPN dapat digunakan dimana pun dengan kartu dan edisi dari bank manapun, termasuk di Pasar Inpres Ruteng.