Fraksi Demokrat Soroti Rendahnya Alokasi Angaran untuk Dinas P2PA

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Demokrat memberikan sorotan khususnya terkait rendahnya alokasi anggaran perubahan bagi program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, Dinas P2PA hanya mendapatkan alokasi tambahan biaya sebesar Rp 94 juta dari total Rp 1,5 miliar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2018.

“Ini jumlah yang amat sangat sedikit dan usaha kami untuk menaikan jumlah alokasi di Komisi dan Banggar juga tidak berhasil diwujudkan. Kami merasa sangat malu dan prihatin, ternyata penghormatan dan penghargaan kita terhadap martabat perempuan dan anak NTT hanya seharga Rp 94 juta dalam APBD perubahan ini,” ujar Winston kepada wartawan di Kupang, Sabtu (29/9/2018).

Menurut Winston, catatan kritis terkait hal dimaksud telah disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda Penyampaiam Pendapapat Akhir Fraksi-fraksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT TA 2018, Jumat malam (28/9/2018) di gedung dewan setempat.

Winston menyatakan, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas keberpihakan rencana kebijakan pemerintah provinsi untuk mengenjot percepatan pembangunan sumberdaya manusia NTT.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia selain dilakukan melalui upaya peningkatan derajat kesehatan melalui penanganan maupun pencegahan gizi buruk dan stunting tetapi juga pada upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

“Sedangkan pada sisi lain kita merindukan NTT bangkit dari tumbuh kembang anak yang tidak wajar atau stunting bahkan pola asuh yang tidak ramah anak,” katanya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang ini berargumen, meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak hanya pada bagaimana kualitas makanan dan asupan otak yang diberikan pada anak tetapi juga bagaimana membangun lingkungan tumbuh kembang yang ramah anak, kebijakan-kebijakan politik serta anggaran yang sungguh-sungguh berpihak terhadap perempuan dan anak-anak.

“Kami berharap Bapak Gubernur, bapak Sekda dan kawan-kawan Fraksi agar ini jadi pembelajaran penting sehingga tidak terulang lagi dalam pembahasan APBD induk 2019 mendatang,” harapnya.