Pemerintah Diminta Hitung Rasio Pegawai Penyuluh Lapangan
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah untuk menghitung rasio Pegawai Penyuluh Lapangan (PPL) di provinsi berbasis kepulauan itu.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada NTTOnline, Selasa (28/8/2018).
Permintaan ini disampaikan Patris, mengingat minimmya tenaga PPL, sehingga satu tenaga PPL masih mengurus 4-5 desa di daerah itu. Menurut Patris, kinerja dan hasil yang dicapai tentu lebih maksimal jika satu PPL menangani satu desa.
“Karena itu, saya minta agar rasio tenaga penyuluh pertanian kita harus dihitung. Jangan menuntut kinerja meningkat tetapi kapasitas penyuluh tidak diperhatikan,” kata Patris.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini berargumen, jika pemerintah ingin berdaulat di bidang pangan, sukseskan program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale), Upsus Bawang dan Cabe (Babe) termasuk Sapi Induk Wajib Bunting (Siwab) maka butuh keberpihakan dalam hal anggaran.
“Ini harus. Naikkan honor penyuluh. Biaya operasional penyuluh selama ini tidak ada. Mereka disuruh jalan saja, dikasih Rp750 ribu terus disuruh urus lima desa. Bagaimana kita tuntut kinerja meningkat, tetapi kapasitas dan kesejahteraan penyuluh kita abaikan,” tegasnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memperjuangkan anggaran guna memenuhi biaya operasional tenaga penyuluh lapangan. “Karena itu, hal ini menjadi tugas kita bersama untuk mencarikan anggaran,” katanya.
Selain itu, Patris juga menyebutkan, hal yang sama terjadi terjadi di bidang perikanan, karena tenaga penyuluh perikanan sangat minim. Sementara garis pantai yang ada di NTT cukup panjang. Nelayan juga butuh pendampingan, agar ada proses edukasi tentang bagaimana menjaga ekosistem laut tetap lestari.
“Kita mau juga kerja sama dengan pihak luar atau swasta, tapi hati-hati jangan sampai masyarakat dirugikan, atau terjadi ilegal fishing. Karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian bersama, semuanya harus disiapkan. Penyuluh perikanan harus ditambah,” tandas Patris.
