Gubernur NTT Diharapkan Mampu Menyelamatkan Pantai Pede Di Labuan Bajo

Laporan Yoseph Alvaro Saputra
Labuan Bajo, NTTOnlinenow.com – Kasus Pengalihan Fungsi dan Hak Atas Lahan Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah salah satu kasus yang sempat menjadi pusat perhatian serius dari semua pihak karena mendapat kecaman keras dari masyarakat Mabar khususnya dan NTT pada umumnya kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya ketika itu, untuk dikembalikan kepada Pemerintah Darah (Pemda) Mabar sebagai pemilik lahan.

Demikian, Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Celestinus, dalam press releasenya yang diterima NTTOnlinenow. Com, Rabu (1/8/2018).

Alasannya, lanjut dia, karena masyarakat dan para mantan Bupati Mabar meyakini betul bahwa lahan Pantai Pede adalah milik Pemda Mabar karena diberikan oleh UU Nomor 8 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Pemda Manggarai Barat.

Lahan Pantai Pede yang seharusnya sejak pembentukan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2003 silam diserahkan oleh Gubernur NTT, Piet Tallo, namun hingga Gubernur Frans Lebu Raya, penyerahannya tertunda terus sampai akhirnya disalahgunakan oleh, Frans Lebu Raya, dengan cara mengalihkan fungsi dan hak atas lahan Pantai Pede itu kepada PT. Sarana Investama Manggabar (PT. SIM) milik Setya Novanto, secara diam-diam dengan melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kenyataannya sekarang adalah PT. SIM dan Frans Lebu Raya telah menelantarkan pengelolaan dan tanggungjawabnya pasca Setya Novanto ditahan KPK.

Hingga Frans Lebu Raya tidak lagi menjabat sebagai Gubernur NTT, tidak pernah ada penjelasan resmi tentang pengalihan dan aturan mainnya, sehingga publik khawatir bahwa Lahan Pantai Pede bisa dimanipulasi menjadi milik pribadi Setya Novanto atau Frans Lebu Raya, karena itu diperlukan langkah penyelamatan oleh Gubernur NTT saat ini, Vicktor B. Laiskodat dalam program 100 hari kerja Gubernur terpilih.

Caranya adalah batalkan Kerjasama Pengalihan Lahan Pantai Pede, menarik kembali sertifikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 Pantai Pede dari tangan PT. SIM dan serahkan pemilikannya kepada Pemda Mabar serta menuntut pertanggungjawaban pidana dan perdata terhadap, Frans Lebu Raya dan Setya Novanto, karena sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengalihan Hak Tahun 2014, Lahan Pantai Pede tidak pernah dikelola untuk kepentingan publik, justru sekarang diterlantarkan sejak Setya Novanto ditahan KPK hingga kini menjadi Napi Tipikor.

Frans Lebu Raya telah mengabaikan “pertanggungjawabannya” kepada publik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, selama dan saat hendak mengakhiri tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur NTT, kepada Gubernur NTT 2018 terpilih, Vicktor B. Laiskodat.

Sejumlah kasus yang selama ini dipersoalkan oleh publik, antara lain, dugaan korupsi Dana Bansos dan kasus pengalihan Lahan Pantai Pede seluas 31.670 M2 kepada PT. SIM yang diyakini sebagai milik Setya Novanto serta kasus-kasus lainnya.

Pertanggungjawaban atas kasus-kasus yang selama ini ditutup-tutupi dan dipersoalkan oleh publik, kepada Gubernur NTT Vicktor B. Laiskodat, menjadi sangat penting agar ketika memasuki awal pemerintahannya, Ia benar-benar menerima peralihan kekuasaan dengan permasalahan yang jelas, mana yang menjadi tanggungjawab, Frans Lebu Raya yang masih terhutang dan tidak boleh dialihkan dan mana yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur baru untuk melanjutkan kepemimpinan NTT.

Oleh karena itu jika Frans Lebu Raya sama sekali tidak membuat laporan pertanggungjawaban tentang sejumlah kasus yang dipersoalkan publik ketika penyerahan kekuasaannya kepada Gubernur terpilih Vicktor B. Laiskodat, maka hal itu akan memberi beban dan tanggung jawab kepada Gubernur NTT terpilih, Vicktor B. Laiskodat saat ini.

Pada hal kasus-kasus itu adalah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang merupakan tanggung jawab pribadi Frans Lebu Raya, tutupnya.