Pemerintah Flores Timur Berkomitmen Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif

Larantuka, NTTOnlinenow.com – Pemda Flores Timur bertekad mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) responsif gender, pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli dalam Pembukaan Seminar Konsultasi Publik dengan tema “Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Pencapaian SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif” ini diselenggarakan, Rabu, 25 Juli 2018 di Aula Gelekat Nara, Kelurahan Pohon Bao, samping Pasar Baru, Larantuka, Flores Timur-NTT.

Data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015, namun data BPS menunjukan bahwa jumlah masyarakat miskin meningkat dari 9.66% pada tahun 2015 menjadi 10.75% pada tahun 2017. Sementara itu, sampai dengan tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Flores Timur baru mencapai 64,36, dibawah rata-rata-rata IPM Provinsi NTT yang 66,04. Dalam hal pendidikan, Flores Timur mengalami perbaikan dengan semakin meningkatnya angka melek huruf hingga 96,98% pada tahun 2016. Namun demikian, secara keseluruhan angka rata-rata jenjang pendidikan yang terselesaikan masih termasuk rendah yaitu setara kelas VII.

Kondisi kesehatan masyarakat Flores Timur semakin membaik yang diperlihatkan oleh angka harapan hidup yang semakin membaik yaitu mencapai 64,28 dan semakin berkurangnya jumlah balita bergizi buruk dimana selama tahun 2016 berkisar 111 orang. Akan tetapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan angka kematian bayi yaitu menjadi 21 per 1000 kelahiran hidup dari 14.9 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Meskipun demikian Flores Timur merupakan salah satu kabupaten yang berhasil menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dengan pesat setiap tahunnya dari 235.5 pada tahun 2010 menjadi 150 pada tahun 2016.

Upaya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Flotim cukup baik. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator termasuk partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah yang mencapai 49,22 %, pada tahun 2015 walaupun belum ada perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Sementara itu kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung berfluktuasi dengan angka tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 76 kasus, sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 35 kasus.

Berdasarkan realitas diatas dan dalam rangka ikut mensukseskan pencapaian SDGs pada tahun 2030, Yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dengan dukungan MAMPU (Kerjasama Indonesia dan Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) berinisitiaf bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Flotim mengadakan Konsultasi Daerah Multi Pemangku Kepentingan. Konsultasi Daerah ini diharapkan dapat menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Flotim mengembangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs serta mengintegrasikannya kedalam RPJMD tahun 2020-2024 agar responsif gender, inklusif dan transformative sehingga prinsip “Tidak seorang pun ditinggalkan” atau ‘no one left behind” benar-benar dapat diterapkan.

Puncak dari rangkaian acara ini adalah penandatanganan Deklarasi Bersama Multi Pemangku Kepentingan Kabupaten Flores Timur untuk “Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif”. Acara yang dilaksanakan selama tiga hari sejak 24 Juli 2018 ini dihadiri oleh sekitar 100 orang Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Organisasi Perempuan, Organisasi Masyarakat Sipil, Kelompok Perempuan Akar Rumput, Jurnalis, dan Akademisi yang bekerjasama melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.