Masalah Warga Dua Negara di Batas Laktutus-Timor Leste Harus Dibuat Sumpah Adat

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOinenow.com – Warga Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu meminta agar masalah pencurian yang sering terjadi antar warga dua negara di perbatasan Laktutus dengan Fatumea-Timor Leste harus dibuat sumpah adat.

Hal itu disampaikan tokoh masyarakat, Yosep Berek dalam pertemuan dengan Atase Imigrasi RI di Dili, Dirjen Imigrasi Timor Leste, Pemda Belu, DPRD Belu CIQ dua negara, TNI dan Polisi di Kantor Camat Nanaet Duabesi usai tinjau pos lintas Imigrasi Laktutus, Kamis (5/7/2018).

Berek menyampaikan terimakasih karena pertemuan hari ini sangat penting untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan yang dialami warga Nanaet Duabesi di wilayah perbatasan dengan Fatumea.

“Hari ini kita bicara soal masalah kami dibatas. Di perbatasan ini kami warga Nanaet, Fatumea dan Dakolo harus buat acara sumpah adat untuk selesaikan masalah yang sering terjadi di wilayah perbatasan Laktutus dengan Fatumea,” kata dia.

Lanjut Berek, kami warga Nanaet juga masih memiliki hubungan keluarga dengan warga Fatumea dan Dakolo, dan sampai saat ini masih tetap keluarga hubungan persaudaraan tidak putus. “Tapi karena masalah pencurian yang merusak hubungan kami warga diperbatasan. Karena itu kami minta agar dua negara bisa selesaikan masalah dengan dibuat acara sumpah adat,” pinta dia.

Asisten I Setda Belu, Maria Goreti Kiik mengatakan, inti dari pertemuan hari ini untuk mencari solusi guna menyelesaikan masalah yang terjadi diantara warga dua negara di perbatasan Laktutus dan Fatumea.

Dikatakan, permasalahan yang dihadapi warga di perbatasan Laktutus beberapa waktu lalu yakni telah terjadi pencurian ternak sapi, sehingga terjadi keributan diantara warga kedua negara. “Solusi yang diambil Bupati Belu dalam pertemuan kali lalu, hasilnya diselesaikan secara kekeluargaan antara lain dengan menyelesaikam dengan jalur adat,” ujar dia.

Sebab masyarakat di Kecamatan Nanaet dengan masyarakat di Fatumea-Timor Leste lebih merasa kuat kalau sanksi yang diberikan itu sanksi adat. “Kalau sudah sanksi adat maka para pihak tidak akan melawan itu, karena kalau melawan maka akan berdampak pada pelaku,” sebut Goreti.

Dijelaskan, masyarakat menunggu penyelesaian itu dan sampai hari ini belum ada. Masyarakat merasa kurang nyaman, hasil yang diharapkan tidak juga datang guna selesaikan masalah itu. “Warga sangat membutuhkan kedatangan Dirjen Imigrasi Timor Leste, agar masalah bisa segera diselesaikan sehingga memberikan rasa nyaman. Dengan kehadiran Dirjen ini sudah bisa selesaikan masalah yang terjadi,” ujar Goreti.

Wakil Ketua DPRD Belu, Bene Halle mengatakan, keinginan warga Nanaet untuk menyelesaikan masalah dengan denda adat sangat baik, sehingga apabila kedepan ada masalahan atau pelangaran denda adat harus ditegakan.

Kepada warga perbatasan Nanaet diimbau untuk saling menghargai satu sama lain dengan warga di sebelah Fatumea Timor Leste, meski beda administrasi Negara tapi tetap masih memiliki satu budaya dan adat.

Halle juga meminta warga untuk menghormati aturan dalam hal ini perbatasan. Dia mengucapkan terimakasih juga untuk Imigrasi yang sudsh permudah PLB. Diharapkan masyarakat dua negara di perbatasan tidak ada masalah, kalau pun ada masalah serahkan semuanya ke ptugas yang bertugas di garis batas.

“Mari taat hukum yang berlaku terkait dengan aturan di pelintasan di perbatasan. Saya juga mohon dukungan semua masyarakat di batas untuk menjaga situasi diperbatasan Laktutus dengan Timor Leste agar kondusif,” pinta mantan Pegawai Imigrasi itu.

Menanggapi itu, Dirjen Imigrasi Timor Leste, Boavida Riberu menyampaikan, semua yang hadir dalam pertemuan ini berkeinginan baik mencari solusi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

“Budaya warga Laktutus dan Fatumea masih satu, karena warga dua negara masih memiliki hubungan keluarga, kawin mawin yang erat. Kita setuju jika ada masalah di batas diselesaikan secara adat budaya yang berlaku,” ucap Riberu.

Dikatakan, kejujuran bisa menciptakan kedamaian atas masalah yang terjadi diantara dua warga negara di perbatasan.
Selain itu, kunjungan hari ini untuk melihat pelaksanaan pelayanan pos Imigrasi Timor Leste di Baumau Fatumea dan pos Imigrasi Indonesia di Laktutus.

Atase Imigrasi Indonesia di Dili, Simarmata didampingi
Kepala Imigrasi Kelas II A Atambua, Aswar Anas mengatakan, masalah urusan adat akan disesuaikan dengan warga di perbatasan. Dengan acara adat permasalahan yang timbul selama ini pencurian ternak, motor tidak terjadi lagi dan kejahatan di perbatasan tidak ada lagi.

“Dengan sanski adat bisa jadi shock terapi bagi warga lain agar tidak terulang dan warga negara di batas hidup aman, nyaman dalam kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Terpisah Wakil Bupati Belu, J. T Ose Luan mengatakan, pertemuan Imigrasi Indonesia dan Dirjen Imigrasi Timor Leste ini merupakan satu hal wajib yang harus dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi dibidang CIQ. “Mari dua pihak Imigrasi Indonesia dan Timor Leste berikan hal yang terbaik bagi warga kedua negara di perbatasan,” pinta Ose.