Kadis Pendidikan Bantah Zonasi PPDB Hanya Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Filmon Lulupoi membantah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMP di Kota Kupang yang memakai Zonasi wilayah domisili dari calon siswa, hanya berdasarkan wilayah Kecamatan sesuai Juknis dari Kementerian. Tetapi sistim PPDB untuk SMP juga, memakai sistim radius domisili yang dekat dengan sekolah.

“Memang betul dalam juknis zonasi ditetapkan sesuai kecamatan, hanya saja dinas juga membuat kebijakan agar zonasi domisili calon siswa juga melihat para siswa yang dekat dengan sekolah,”kata Lulupoi saat dihubungi via telepon genggamnya, Rabu (04/07/2018).

Filmon mengaku, untuk Kecamatan Oebobo ada dua SMP Negeri, yaitu SMPN I, dan SMPN II. Namun dalam sistim tidak akan menolak siswa yang berdomisili di Kecamatan Kota Raja, asalkan domisili siswa ada di Kelurahan Fontein, Nunleu, dan Kuanino. Khusus untuk kecamatan Kota Raja, Sistim akan menolak, jika radius domisli siswa jauh dari sekolah, seperti di Kelurahan Airnona, Bakunase, Batuplat, Naikoten I, dan Kelurahan Naikoten II. Hal yang sama juga berlaku untuk semua zona PPDB untuk tingkat SMP di Kota Kupang.

“Jadi tidak benar kalau sistim akan menolak siswa pendaftar yang domisilinya dekat sekolah. Dalam mendaftar, sistim akan meminta nomor kartu keluarga, sehingga dijamin sistim zonasi sudah adil, dan berjalan dengan baik” katanya.

Ia mengaku, sesuai Juknis kementerian pendidikan, untuk PPBD tahun 2018, semua untuk tingkat SMP wajib membuka 11 rombongan belajar (rombel), dengan jumlah siswa setiap sebanyak 32 siswa, dan masing-masing sekolah hanya wajib menerima sebanyak 352 siswa. Jika ada sekolah yang menerima siswa lebih dari jumlah yang ditetapkan, maka kelebihan siswa tidak akan masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kementerian.

“Misalkan ada sekolah yang jumlah siswanya ada 353. Maka ada siswa yang namanya tidak akan dimasukan dalam Dapodik. Dengan sistim seperti ini maka jumlah penerimaan sangat dibatasi, dan berbeda dengan PPDB tahun-tahun sebelumnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Jerry Anton Pingak protes dengan sistim PPDB tahun 2018. Pasalnya zonasi wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah bukan berdasarkan radius tempat tinggal sekolah yang dituju para siswa, tetapi zonasi ditetapkan berdasarkan domisili di kecamatam terdekat.

“Sistem zonasi seperti ini yang menjadi masalah. Pemerintah tidak bisa menetapkan zonasi seperti ini, karena hanya menimbulkan masalah baru,” kata Anggota DPRD Kota Kupang, Jerry Anton Pingak kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang.

Menurut Pingak sistim zonasi dengan menetapkan penerimaan berdasarkan wilayah kecamatan, maka para siswa yang berdomisili di Kecamatan Kota Raja paling dirugikan sebab di wilayah tersebut tidak ada satupun SMA Negeri.

Selain itu hanya ada SMP negeri di wilayah kecamatan Kota Raja. Namun ada beberapa sekolah seperti SMA 1, SMK 1, SMPN 2, SMPN 1, yang lokasinya berada di Kecamatan Oebobo, tapi lokasi gedung sekolah berbatasan dengan Kecamatan Kota Raja. Uniknya para siswa yang berdomisili di Kelurahan Fontein, Kuanino, dan Nunleu yang hanya berjarak 500 meter dari gedung sekolah tersebut tidak diterima oleh sistim, karena masuk dalam wilayah Kecamatan Kota Raja. Sedangkan siswa yang berdomisili di Kelurahan Liliba, Tuak Daun Merah (TDM) yang jaraknya bisa mencapai 8 kilometer dari SMA I, SMK 1, maupun SMPN I dan SMPN II dapat diterima oleh sistim karema masuk dalam Kecamatan Oebobo yang ditetapkan sebagai zona 1.

“Pembagian zona seperti ini terasa kurang adil karena para siswa yang berada di Kecamatan Kota Raja kesulitan diterima pada sekolah yang berada sangat dekat dengan tempat domisili mereka,” kata Pingak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*