Sinergi Kepolisian Ciptakan Pilkada Damai Di NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Adi Rianghepat
Kupang, NTTOnlinenow.com – Tahun 2018, Indonesia memasuki tahun politik. Di tahapan ini sejumlah daerah di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Rakyat yang memiliki hak pilih diberikan ruang yang cukup untuk menentukan pilihan calon pemimpinnya lima tahun ke depan. Tercatat ada sebanyak 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak dengan rincian 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Itulah tahun politik di babak awal sebagai pintu masuk tahun politik 2019 dalam even pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Inilah demokrasi Indonesia.

Dari jumlah daerah yang menggelar pilkada serentak itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga ikut mengambil bagian dalam pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu. Setidaknya pada 27 Juni 2018 nanti akan dilangsungkan hari pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi berkarakter kepulauan itu dan 10 bupati dan wakil bupati.

Tersebutlah 10 daerah yang menggelar pilkada serentak 2018 ini, masing-masing Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Kabupaten Sumba Tengah. Selanjutnya Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Alor. Tentunya setiap daerah memiliki karakter persoalan berbeda. Namun begitu pelaksanaan pilkada serentak itu harus berjalan aman dan damai. Tak boleh ada gesekan apapun di antara masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Untuk kepentingan itu, jajaran kepolisian lalu merapatkan barisan, memperkuat komitmennya untuk menjaga setiap tahapan pelaksanaa pilkada serentak itu bisa berjalan lancar, aman dan damai yang berujung kepada didapatnya pemimpin daerah yang benar-benar akan memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Siaga Aparat

Jauh hari sebelum memasuki tahapan awal pendaftaran pasangan calon, jajaran kepolisian sudah menyiagakan ribuan personelnya. Tak tanggung-tanggung personel yang disiagakan itu bahkan telah dilatih dengan sejumlah simulasi pengamanan.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Raja Erizman bahkan menyebut akan menurunkan kekuatan 9.800 personel untuk kepentingan pengamanan setiap tahapan pilkada di provinsi seribu nusa itu. Jumlah itu kata dia merupakan gabungan bersama personel TNI. “Ada sejumlah 9.800 personel gabungan baik TNI dan Polri akan diturunkan untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2018 pada Juni mendatang, dan Secara umum pasukan gabungan kita sudah siap untuk menjaga Pilkada Serentak di NTT ini,” katanya kepada wartawan saat simulasi Pengamanan Kota dalam rangka Pilkada Serentak yang digelar di lapangan Polda NTT, Rabu, (14/2/2018) silam.

Dia mengatakan, saat ini jumlah personel Polda secara keseluruhan berjumlah 11 ribu orang dan akan disediakan 2/3 untuk pengamanan Pilkada di NTT. Jumlah pasukan yang disiagakan itu terdiri dari 6.600 orang personel berasal dari unsur Polri dan 3.200 personel dari unsur TNI-AD belum termasuk dengan Satpol PP dan pihak keamanan lainnya. Pelibatan personel dari TNI, Sat Pol PP dan pihak lainnya menjadi keniscayaan. Hal itu sebagai bagian dari semangat bersama setiap institusi baik itu kepolisian, TNI dan institusi lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan di setiap tahapan pelaksanaan pilkada di daerah ini. “Kolaborasi dan kerja sama melibatkan pihak TNI dan pihak lainnya menjadi keniscayaan dan sudah menjadi keharusan. TNI dan Polri adalah institusi yang sangat bisa bekerja sama menjaga keamanan dan kedamaian di negeri ini termasuk dalam pengamanan bersama tahapan pilkada serentak ini,” katanya.

Di konteks itu, kapolda berpesan kepada seluruh masyarakat di provinsi itu untuk bersama-sama menjaga dan memelihara suasana yang aman dan damai, agar setiap tahapan bisa berjalan aman dan tertib serta lancar. “Keamanan menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk masyarakat. Siapa yang coba-coba mengusik keamanan dan ketertiban akan kami tindak tegas termasuk aktor di baliknya,” katanya.

Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa mengatakan pada intinya TNI-AD selalu siap jika dimintain bantuan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan Pilkada serentak. Menurut dia, TNI menyediakan sekitar 3.200 personel. Semua personel itu akan ikut terlibat bersama personel kepolisian mengamankan setiap tahapan termasuk di seluruh daerah penyelenggara pilkada serentak. Dia mengatakan, semua daerah pelaksana pilkada serentak 2018 di NTT mendapat perhatian yang sama. “Ini demi pelaksanaan yang aman, damai dan lancar,” katanya.

Daerah Konflik

Tidak sekadar menyediakan personel pengamanan yang melibatkan TNI dan satuan lainnya. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur juga jauh hari telah mendeteksi sejumlah daerah yang dianilai rawan konflik. Laporan intelijen telah memetahkan tiga dari 10 daerah pelaksana pilkada serentak 2018 di NTT sebagai rawan konflik. Kendati demikian, Kapolda mengatakan tiga daerah yang masuk rawan itu masih sanggup dikendalikan dan dipastikan akan bisa aman saat pelaksanaan nantinya. “Meskipun rawan namun secara keseluruhan jajaran kepolisian masih sanggup mengendalikan daerah-daerah itu. Jadi statusnya rawan terkendali,” katanya.

Menurut dia, 3 daerah rawan dalam pilkada serentak itu saat ini terus dalam awasan dan pengendalian aparat kepolisian. Bahkan lanjut dia, Polda NTT telah menambah jumlah personel di 3 daerah itu. Dia menyebut, 3 daerah itu masing-masing, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kabupaten Alor dan Kabupaten Ende. “Tiga daerah ini akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati serentak bersama tujuh kabupaten lainnya di NTT,” tegas Erizman.

Meskipun dinilai rawan, namun menurut dia, saat ini kondisi keamanan masih terpantau kondusif. Hal itu tidak hanya pada 3 daerah itu, namun juga di seluruh daerah provinsi seribu pulau itu. “Hingga saat ini kondisi kamtibmas masih sangat kondusif dan terkendali,” kata dia.

Hal berbeda disebut oleh Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang yang menyebut 10 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serta Pilgub NTT diberikan perhatian serius. Dia mengaku tidak ingin berspekulasi soal daerah mana yang rawan terjadinya konflik saat pilkada nanti. “Semua daerah bagi kami rawan. Oleh karena itu perhatian kita untuk 10 kabupaten yang menggelar Pilkada Bupati-Wakil Bupati serta Pilgub 2018 menjadi penting bagi kami,” tambahnya.

Jaga Netralitas

Tidak hanya menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahapan pilkada, personel kepolisian juga dituntut menjaga netralitas.

Polda NTT pun mengeluarkan edaran bagi semua jajarannya untuk tidak berfoto ‘selfie’ dengan bakal calon kepala daerah yang sedang berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati. “Hal ini untuk menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak di daerah ini,” kata Raja Erizman.

Menurutnya, larangan tersebut diberlakukan untuk mempertegas netralitas yang dipunyai institusi kepolisian dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di daerah ini.

Selain berfoto bersama, personel polisi juga dilarang mengacungkan jari saat melakukan pemotretan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan jari yang diacungkan mewakili nomor urut pasangan tertentu. “Karenanya jika berfoto kita dianjurkan untuk menggenggam saja atau menunjukkan kepalan tangan. Tidak boleh jari,” katanya.

Netralitas jajaran kepolisian sudah diatur dalam peraturan perundangan yang ada. Namun, hal itu harus ditunjukan ril dalam praktik lapangan sehingga tidak disalahartikan yang bisa menciptakan preseden buruk di mata publik. “Tugas Polri kan jelas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, penegakan hukum dan memberikan pengayoman,” kata Raja Erizman.

Terkait kondisi keamanan pelaksanaan pilkada saat ini, kapolda mengatakan masih terpantau kondusif. “Hingga saat ini kondisi kamtibmas masih sangat kondusif dan terkendali,” ucapnya.

Gandeng Jurnalis

Selain menggandeng aparat TNI dan petugas keamanan lainnya untuk kepentingan pengamanan pilkada yang aman, damai dan berlangsung jujur dan adil, jajaran Polda NTT juga menggelar deklarai sukses pilkada damai di NTT. Deklarasi itu melibatkan jurnalis Kota Kupang dari tiga organisiasi persa yaitu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang berbasi di Kota Kupang. Dalam aksi itu, tercipta komitmen para jurnalis untuk bersama jajaran kepolisian menjaga kondisi pilkada yang aman dan damai dengan pemberitaan yang tak berlebihan.

“Pena jurnalis yang tersimpul dalam pemberitaan itu sangat tajam sehingga harus bisa dijaga agar tidak mengganggu kondisi yang kondusif jelang pilkada,” kata Raja Erizman. Upaya mendeklarasikan kegiatan dimaksud sebagai bentuk komitmen jajaran kepolisian khususnya di jajaran Polda NTT dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkada digelar hingga pemungutan suara dan penghitungannya pada 27 Juni mendatang. “Ya itu komitmen kita dan memag sejatinya harus dilakukan secara bersama-sama semua unsur dan elemen di masyarakat termasuk jurnalis,” katanya.

Apresiasi Masyarakat

Kondisi kamtibmas yang masih kondusif hingga saat ini menjelang hari pemungutan suara mendapat apresiasi dari masyarakat. Bahkan harapn tentang kondisi yang aman ini diharap akan terus terjaga dan terawat hingga hari pemungutan dan penghitungan sampai pada pelantikan nanti.

“Sampai saat ini setidaknya kami patut memberi apresiasi yang mendalam kepada jajaran kepolisian, TNI dan aparatur lainnya termasuk penyelenggara karena situasi kamtibmas saat ini masih sangat terjaga baik,” kata Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Pua Geno.

Dia mengatakan, kondisi kamtibmas yang terus terjaga dan terpelihara sampai saat ini setidaknya menjadi bukti komitmen jajaran kepolisian, TNI dan institusi lainnya termasuk masyarakat dalam menjaga keamanan di setiap tahapan pilkada yang ada. Tahapan kampanye yang sampai saat ini sudah memasuki putaran terakhir masih saja terjaga aman. “Biasanya saat kampanye selalu ada gesekan, tetapi kali ini sangat terpelihara aman dan damai. Saya beri apresiasi kepada jajaran kepolisian dan TNI serta jajaran lainnya,” kata politisi Partai Golkar itu.

Anwar berharap kondisi itu akan terus terjaga agar masyarakat bisa lebih bebas menentukan pilihannya secara lebih bijaksana sesuai nuraninya untuk mendapatkan pemimpin yang bisa menjadi pengayom dan pelaksana program kesejahteraan bagi kemajuan dan keadilan seluruh masyarakat daerah ini. “memang yang namanya pilihan tentunya akan berbeda, tetapi harus tetap terjaga agar tetap aman dan damai. Pilihan boleh beda tetapi kita adalah satu warga NTT,” katanya.

Di titik ini, tentunya semua masyaraat dan komponen anak negeri di daerah ini sangat berharap agar situasi akan terus berjalan aman. Para kontestan agar bisa bertarung dengan mengedepankan visi dan misi serta program kerja dalam bingkai etika politik santun. Dengan demikian, maka kebebasan menentukan pilihan akan benar-benar menjadi hak absolut rakyat tanpa desakan, dan pasakan atau bahkan intimidasi dari siapapun. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sesuai keinginannya. Masyarakatlah yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.