Gubernur NTT Gelar Mutasi Jelang Akhir Masa Jabatan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya menggelar mutasi terakhir untuk 10 orang pejabat eselon dua menjelang akhir masa jabatan pada 16 Juli 2018.

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi NTT itu berlangsung di Aula Fernandez Kantor Gubernur, Jumat (8/6/2018).

Dari sepuluh pejabat yang dilantik, tiga jabatan merupakan pergeseran. Ketiga pejabat dimaksud yakni, Hadji Husien dilantik menjadi Kepala Dinas Perdagangan dari jabatan sebelumnya Kepala Dinas Dinas Ketahanan Pangan. Yovita Anike Mitak diantik menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari jabatan sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra. Simon Sabon Tokan dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra dari jabatan sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan.

Sedangkan tujuh lainnya untuk mengisi jabatan yang lowong, yakni Domi Minggu Mere menjadi Kepala Dinas Kesehatan dari jabatan sebelumnya Dirut RSUD W.Z. Johannes. Isack Duka menjadi Kepala Dinas Perhubungan dari jabatan sebelumnya Sekretaris Dinas Perumaan Rakyat. Aba Maulaka dilantik menjadi Kepala Dinas Kominfo. Keron Petrus menjadi Kepala Badan Pengembangan dan SDM dari jabatan sebelumnya Kepala Biro Ekonomi. Marsianus Jawa menjadi Inspektur Inspektorat dari jabatan sebelumnya sekretaris pada instansi itu. Lumba Alex menjadi Kepala Biro Hukum. Yusuf Lerik Rupidara dilantik menjadi Kepala Biro Kerja Sama.

“Pelantikan yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan menjelang akhir masa jabatan sebagai gubernur,” kata Lebu Raya.

Dia menjelaskan, kegiatan pelantikan yang dilaksanakan pada kesempatan ini, prosesnya cukup panjang. Ada dua tahap yang harus dilaksanakan, yakni pemetaan soal bergeser dari eselon yang sama. Selain itu, pelaksanaan fit and proper test yang dilakukan tim seleksi.

Selain itu, lanjutnya, proses seleksi ini pun harus mendapat persetujuan komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Mendagri. Sedangkan proses sebelumnya, hanya berhenti pada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Karena banyak jabatan yang lowong, proses pengisian harus dilakukan setelah mendapat persetujuan Komisi ASN dan Mendagri. Prosesnya cukup panjang, sehingga baru bisa dilaksanakan pada saat ini,” terang Lebu Raya.

Dia menyatakan, dengan adanya kegiatan pelantikan ini, maka jabatan yang lowong selama ini dan dijabat oleh pelaksana tugas, tidak alami kendala lagi karena sudah ada pemimpin definitif. Semua pejabat yang dilantik diharapkan bekerja dengan baik. Tahu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), memiliki tanggung jawab, serta memiliki kreativitas dan inovatif yang tinggi. Pimpinan harus tahu dan mengenal semua stafnya. Sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal.

“Jangan sampai dalam seminggu, tujuh kali melakukan perjalanan ke luar daerah. Sikap seperti ini perlu dihindari,” tandas Lebu Raya.