Komisi III DPRD Harap PUPR Tingkatkan Pengawasan Pada Proyek Fisik

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi III DPRD Kota Kupang ingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tingkat pengawasan secara rutin pada semua pekerjaan fisik baik itu jalan, jembatan dan gedung untuk tahun anggaran 2018.

Permintaan disampaikan Komisi karena belajar dari tahun-tahun sebelumnya, banyak proyek yang mutu pekerjaanya sangat jelek. Bahkan ada juga proyek yang sampai bermasalah hukum.

Demikian dikatakan anggota komisi III Jhon G.Seran pada saat komisi III melakukan kunjungan ke Dinas PUPR Kota Kupang, Kamis (24/5/2018).

Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Komisi III, Merry Salouw, dan ditambah beberapa Anggota Komisi III, Nithanel Pandie, Nikky Ully, Selly Tokan, El Salean dan Jhon G.Seran.

Kunjungan komisi III DPRD Kota yang diterima oleh sekretaris Dinas PUPR, Devi Loak bersama Kabid Cipta Karya, Viktor Maubana dan para PPK dari tiga bidang tersebut.

Jhon G. Seran mengatakan, perlu adanya pengawasan secara rutin pada setiap pekerjaan fisik oleh konsultan pengawas, sehingga setiap pekerjaan yang dikerjakan benar-benar kualitasnya bagus. Apalagi alokasi anggaran yang diberikan sangat besar untuk dinas PUPR untuk pembangunan infrastruktur, baik itu untuk jalan, gedung, sarana lainnya.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pekerjaan ditahun-tahun sebelumnya yang mutunya sangat jauh dari harapan. Umumnya hasil pekerjaan hanya bagus dalam sisi kuantitas, sedangkan kualitasnya jauh dari harapan. Untuk itu, dinas PUPR harus melakukan pengawasan yang ketat,” katanya.

Senada dengan, Seran, Anggota Komisi III lainya, Nikky Ully mengharapkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan harus benar dikawal oleh dinas PUPR. selain itu, Nikky juga meminta agar pihak yang bertugas untuk melakukan proses lelang harus melihat dengan baik pihak ketiga yang mengikuti prose pelelangan, apakah mereka memang perusahan yang kualifight atau tidak. Selain itu, ia juga meminta kepada dinas PUPR lebih mementingkan kontraktor lokal tapi harus kualifight.

“Kami mengharapkan pekerjaan ini tidak dapat juga diberikan kepada pengusaha lokal, agar uang yang ada tetap berputar di Kupang,” ujarnya.

Selain itu juga, Nikky meminta agar dinas bisa lebih tegas, jika ada orang yang datang meminta pekerjaan dengan membawa nama kepala daerah. Pasalnya, ada laporan yang sering didengar ada orang sering bawah nama kepala daerah untuk meminta pekerjaan.

Oleh karena itu, Nikky menegaskan, agar ada orang seperti itu dinas dapat sesegera mungkin menyampaikan ke komisi ataupun pihak-pihak yang berkompeten menanganinya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Merry Salouw mengatakan, kunjungan yang dilakukan komisi III berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR untuk tahun 2017, sebab menjelang akhir triwulan II belum ada satupun proyek yang mulai dikerjakan.

Oleh karena, diharapkan pekerjaan yang belum diproses agar di percepat pelaksanaannya, agar bisa selesai tepat waktu.