Wakil Bupati Ose : Bila Perlu Aparat Tangkap Kades Tak Bertanggungjawab Kelola Dana Desa

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Wakil Bupati, J.T Ose Luan mengatakan, sesuai laporan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ada tiga atau empat Desa yang agak sulit untuk mencairkan, karena pertanggungjawaban atau LPJ tahun 2017 belum ada.

“Tapi saya sudah tegaskan, panggil dia kalau tidak turunkan aparatur tangkap dia. Hanya begitu, karena kau sudah pakai tidak mau pertangungjawabkan, salah satunya itu,” kata Ose kepada awak media, Selasa (22/5/2018).

Lanjut dia, kita mau melindungi orang seperti ini dengan cara apa. Apakah rasa kemanusian itu bisa mentolerir untuk supaya uang itu dilenyapkan oleh seseorang hanya karena kemanusian kita ingin supaya itu aman.

“Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Kalau orang seperti itu kita giring ke hukum, kalau dalam pembinaan dan pembimbingan dia sudah tidak lagi memberikan respek positif, maka saya kira jalur hukum kita pakai,” ungkap Ose.

Ditegaskan, dalam pengelolaan dana Desa para Kades harus cepat, tepat, benar dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau cepat, tepat dikatakan benar, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tempat akan di tempat lain.

“Saya selalu omong seperti itu, cepat, tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka empat hal ini harus diperhatikan setiap pimpinan didalam diri. Tapi semua ini terpulang pada disiplin mental dan moral setiap orang. Kalau orang tidak dispilin dia akan tetap buat tidak tepat, tidak cepat dan buat untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

Lanjut Ose, sekarang ini banyak yang tidak dapat mempertangungjawabkan dana itu. Karena uanganya tidak ada dokumen tidak ada data. Masa mengelola uang tidak ada dokumen tidak data, inikan suatu kesulitan.

“Tapi ini akan dipertegas dan saya sudah beritahukan Kepala BPKAD dan saya akan cek terus. Saya suruh panggil untuk supaya bagaimana didampingi diberikan bimbingan. Kalau memang mereka memanfatkan secara benar tapi hanya tidak tahu mempertanggungjawabkan maka kita bantu, tapi kalau mereka tahu dan tidak mempertanggungjawabkan maka aparat boleh tangkap,” tandas mantan Sekda Belu itu.

Penegasan Wabup Ose itu juga terkait dengan kasus Kepala Desa Fatuba’a dimana terlihat ada keganjilan terkait pengadaan ternak yang menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dikeluhkan warga masyarakat setempat.

Terpisah Kepala BPKAD Belu, Marsel Mau Meta yang dikonfirmasi membenarkan ada dua Desa yakni Desa Baudaok Kecamatan Lasiolat dan Rafae Kecamatan Raimanuk yang tidak bisa lakukan pencairan dana 2018. Kendalanya karena belum masukan laporan pemanfaatan dana tahun 2017 dan Inspektorat belum tutup buka terkait dua Desa itu.

“Kalau dalam waktu dekat mereka lengkapi berkas peluang bisa cair dana desanya. Kita akan upayakan, dan kalau tidak cair maka akan ada penalti dari Kementerian Keuangan. Harapannya semua Desa bisa cair 100 persen, soal pengelolaan mereka harus pertanggungjawabkan karena ini dana untuk rakyat,” ujar Meta.