RS Gabriel Manek MoU Dengan OPD Teknis Terkait Pelayanan Publik

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr. Gabriel Manek Atambua melakukan MoU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan Daerah dan KB Kabupaten Belu.

Penandatanganan MoU dalam rangka perbaikan pelayanan publik rumah sakit di perbatasan Belu dan negara Timor Leste berlangsung di aula lantai 3 RSUD Mgr. Gabriel Manek, Kamis (17/5/2018).

Menurut Direktur RS Mgr. Gabriel Manek, dr Ansila Mutty bahwa MoU dengan Dispenduk, Kearsipan dan KB tujuan kembali pada perbaikan pelayanan publik baik itu terhadap pasien maupun keluarga pasien.

Jelas dia, kerjasama dengan Dinas Kependudukan untuk memudahkan bayi yang baru lahir bisa miliki akte anak. Sementara dengan Dinas Kearsipan membantu buku untuk rumah tunggu anak rumah sakit.

“Jadi bayi yang baru lahir langsung mendapatkan akte anak khusus di Belu dan buku untuk anak-anak yang dibawah umur tidak bisa masuk sehingga tunggu di ruang tunggu sambil baca buku. Semantara Dinas KB mereka siapkan mainan untuk anak-anak,” papar dia.

Ansila menekankan, pengobatan terhadap orang itu harus secara komperhensif, selain klinik juga secara psikis terhadap keluarga pasien.

Selain itu lanjut Ansila bersamaan dilakukan juga sosialisasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Anggaran 2018 bersama TP4D. Hal ini tindak lanjut kami terhadap RSU yang begitu banyak bantuan juga pengelolaan uang yang besar.

“Pembangunan gedung tahun ini masih berlanjut dengan anggaran yang besar. Potensi masalah pasti akan ada dalam pembangunan. Intinya kita transparansi dalam segala pengelolaan di Rumah Sakit,” ujar dia.

Sementara itu menurut Dewan Pengawas RSUD Atambua selaku Sekda Belu, Petrus Bere melalui kegiatan sosialisasi ini pengelolaan pembangunan anggaran di rumah sakit semakin baik dan semakin transparan.

Mudah-mudahan sosialisasi ini menjadi bekal bagi kita semua.
Banyak hal yang kita lihat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki untuk pembangunan lebih lanjut.

“Diharapkan semoga dengan sosialisasi ini mindset kita yang dulu berorientasi pada proyek. Pembangunan gedung ini untuk pelayanan, mari kita rubah mindset yang hanya pikir proyek,” imbuh Bere.

Wabup J. T Ose Luan menuturkan, adanya TP4D untuk selesaikan masalah, jangan berpikir pak Kajari dan Kapolres langsung menangkap. Semua sama kita lakuin tugas mereka di oenagakan hukum dan kota harus lakukan komunikasi guna cari solusi..

“Kunci terkahir di bendahara, Tugas itu terikat atas perintah yang jelas agar tidak bermasalah dgn hukum, karena kalau kena penyalagunaan kami pimpinan yang kena juga,” kata dia.

 

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*