Kepala BPKAD Mengaku Tunjangan RT/RW Belum Bisa Dibayarkan

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kota Kupang belum bisa mencairkan dana operasional ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 2018. Pasalnya, hingga saat ini para ketua RT/RW belum masukan Laporan Pertanggungjawaban dana operasional tahun 2017. Sehingga pihaknya belum bisa mencairkan dana tersebut.

“Program ini, merupakan program satu tahunan, sehingga mereka perlu memasukkan laporan pertanggungjawaban tahun 2017, guna kami memproses pencairan dana operasional 2018,” kata Kepala Badan Keungan Daerah Kota Kupang, Jefri Pelt, saat dikonfirmasi terkait adanya pengaduan dari para RT/RW kepada Komisi II DPRD Kota Kupang.

Jefri kepada wartawan, Jumat (4/5/2018) mengaku dana tersebut memang sudah dianggarkan, akan tetapi pemerintah belum bisa mencairkan dana tersebut kalau pihak yang menggunakan dana tersebut belum memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaanya.

“Untuk tahun 2018 bukan saja dana operasional RT/RW yang belum dibayarkan, tapi dana operasional Posyandu juga belum dibayarkan. Untuk itu pihak kelurahan diminta mendorong para RT/RW agar mempercepat memasukan laporan pertanggungjawaban tahun lalu. Jika tidak dilakukan secepatnya, maka pencairannya juga molor,” katanya.

Jefri menduga, belum dimasukanya laporan penggunaan dana tunjangan RT/RW karena pada waktu lalu ada pergantian RT/RW, dan pihak Kelurahan masing-masing tidak meminta laporan pertanggungjawaban dari ketua RT/RW yang lama, sehingga semua proses terlambat.

Sementara terkait dana untuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), insentif untuk Tenaga Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, serta insentif untuk Sat Pol PP Kota Kupang, Jefri mengaku sementara diproses .

“Mungkin dalam waktu dekat sudah biaa dibayarkan,” kata Jefri.