PPD 2018, NTT Urutan 11 dari 34 Provinsi

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2018 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada urutan ke 11 dari 34 provinsi di Indonesia.

Karegori terbaik satu sampai tiga diraih Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan provinsi Bali. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunann Nasional (Musrenbangnas), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Musrenbangnas dalam rangka penyusunan rancangan kerja pemerintah (RKP) 2019, mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, menekankan pada infrastruktur pemerataan pembangunan dan pertumbuhan antar wilayah.

Musrenbangnas ini sebagai bentuk koordinasi dan penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kepala Bappeda NTT, Wayan Darmawa yang turut hadir dalam Musrenbangnas mengatakan, terdapat sejumlah kriteria dan indikator penilaian untuk meraih PPD 2018 tingkat nasional. Selain kriteria dan indikator, daerah juga harus mampu memaparkan ketersediaan dukungan program daerah terhadap pengarusutamaan revolusi mental, gender, pembangunan berkelanjutan dan pemerataan antarkelompok pendapatan.

Wayan menjelaskan, kriteria dan indikator penilaian untuk meraih PPD 2018 meliputi, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penganggur, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) dan indikator ketimpangan ratio gini serta indeks ketimpangan wilayah.

Penilaian lain, lanjut Wayan, juga mencermati penjelasan strategi dan arah kebijakan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018 terkait visi dan misi daerah, strategi dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPIMD).

“Termasuk sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKP 2018 dan sasaran prioritas nasional RKP 2018,” jelas Wayan kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (2/5/2018).

Wayan menambahkan, penilaian PPD 2018, dilakukan lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga terkait pencapaian pembangunan daerah. Sedangkan pemberian penghargaan itu tidak hanya untuk penilaian di tingkat provinsi, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.