Kemiskinan Masih Jadi Persoalan Utama di NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kemiskinan masih merupakan permasalahan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Walaupun menurun, tapi penurunannya masih lambat dibandingkan penurunan angka kemiskinan nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Utama Bappenas, Gelwin Daniel Hamzah Jusuf pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembangda) Provinsi NTT Tahun 2018 di Kupang, Kamis (19/4/2018).

Menurut Gelwin Daniel, untuk tahun 2019, target indikator makro Provinsi NTT dalam mendukung capaian target nasional adalah 5,66 persen untuk pertumbuhan ekonomi, 18,44 persen tingkat kemiskinan dan 2,56 persen untuk tingkat pengangguran terbuka.

“Berbagai program kegiatan untuk NTT tahun depan dirancang dan difokuskan untuk mencapai target ini,” ungkap Gelwin Daniel.

Gelwin Daniel mengungkapkan, ada sebanyak lima prioritas nasional pada tahun 2019. Satu, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan dasar. Dua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas kemaritiman.

Selain itu, lanjut Gelwin Daniel, (tiga) peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Empat, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Lima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

“Kelima hal ini menjadi dasar usulan program dalam Musrembangda dan Musrembangnas Tahun 2018,” tandasnya.

Pada acara yang sama, Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya yang dibacakan Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan-Kementerian Dalam Negeri, Robert Simbolon menguraikan, total usulan tahun 2019 yang sudah disampaikan pada Rapat Kooordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan pada bulan lalu di Nusa Tenggara Barat mencapai 108.556 usulan.

“Sebanyak 18.430 usulan sudah dibahas dan disepakati dalam Rakortek tersebut” katanya.

Robert Simbolon menyebutkan, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada sebanyak 338 usulan yang sudah disepakati. Karena itu diharapkan program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan kewenangan daerah.

“Juga memprioritaskan belanja daerah terhadap urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yakni bidan kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial,” tutup Robert Simbolon.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan beberapa penghargaan tingkat Provinsi NTT. Untuk penghargaan kategori penduduk miskin terendah diberikan kepada Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Sikka. Kategori populasi ternak tertinggi untuk Kabupaten Kupang, TTS dan TTU.

Kategori kunjungan wisatawan tertinggi diperoleh Kabupaten Manggarai Barat, Ende dan Belu. Untuk kategori luas tanam dan produksi jagung diberikan untuk Kabupaten TTS, Sumba Barat Daya dan TTU. Kategori Perikanan Tangkap Tertinggi bagi Kabupaten Alor, Flores Timur dan Sikka. Kategori poduksi budidaya perikanan untuk Kabupaten Kupang, Alor dan Flores Timur.

Untuk penghargaan dengan kategori penurunan prestasi angka kemiskinan tahun 2012- 2018 diberikan kepada Kota Kupang, Flores Timur dan Sikka. Kategori Pembangunan Daerah Tahun 2018 diberikan kepada Kabupaten Ende, Nagekeo, Flores Timur dan Kota Kupang.

Sementara itu, untuk kategori Pengembalian Dana Desa Mandiri Anggur Merah Tertinggi untuk Kabupaten Flores Timur, Ende, Sikka, Lembata dan Kabupaten Kupang. Sedangkan, untuk kategori Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik un Kabupaten Sumba Timur, Sikka, Alor, TTU dan Manggarai Timur.