515 Warga Belu Terancam Tidak Ikut Memilih di Pilgub

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Sebanyak 515 warga di Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste terancam tidak ikut memilih pada pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur NTT bulan Juni akan datang.

Diketahui, 515 warga di wilayah Belu ini tidak memiliki hak pilih lantaran tidak ada dokumen kependudukan yang resmi dan tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian data yang terungkap dalam hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Gubernur dan Wagub 2018 di Kantor KPUD Belu.

Ketua KPU Martin Bara Lay kepada awak media mengatakan, rapat pleno terbuka tersebut terjadi pengurangan data dari jumlah pemilih dalam DPSHP sebanyak 123.630 pemilih ke DPT sebanyak 123.115 pemilih.

Berarti jelas dia, sebanyak 515 orang yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilih dalam pilgub mendatang, karena tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan.

Tambah Martin, sebagian yang tidak berada di tempat, sehingga tidak bisa mengurus administrasi kependudukan. Terkait itu, KPU tidak memasukan 515 nama orang dalam DPT pilgub, akan tetapi diisi dalam lembaran aplikasi khusus untuk dikirim ke KPU RI di Jakarta.

“Kita berharap KPU Pusat dan Dirjen Disdukcapil dapat menindaklanjuti rekomendasi KPU Belu, sehingga 515 warga bisa menggunakan hak pilih dalam Pilgub,” pinta Martin.

Bersamaan, Ketua Panwaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera mengatakan KPU senantiasa berupaya untuk memastikan hak pilih bagi warga yang layak menggunakan hak pilih dalam pilgub.

Dituturkan, ada 515 warga yang terancam tidak menggunakan hak pilih, karena belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Panwaslu sepakat dengan langkah KPU Kabupaten Belu mengirim 515 nama ke KPU RI agar bisa dipastikan nasibnya dan tidak boleh kehilangan hak politik.

“Kita tidak ingin nama mereka hilang dari hak pilih atau hak politik pada Pemilu akan datang. Maka kita memastikan KPU perlu berkoordinasi dengan Disdukcapil supaya ratusan warga itu bisa memiliki dokumen administrasi kependudukan,” ujar dia.

Terkait warga yang belum punya e-KTP, KPU juga perlu mendatangi Lapas Atambua, karena ada sejumlah penghuni Lapas yang sudah layak menggunakan hak pilih dan sesuai data Panwas kurang lebih ada 227 narapidana yang akan menggunakan hak pilih. Total jumlah itu, ada terdapat 20-an narapidana asal Kabupaten Belu yang sementara melakukan perekaman e-KTP.

“Pihak penyelenggara pemilu harus berupaya semaksimal mungkin. Supaya semua yang layak memilih dapat menggunakan hak politik. Hak politik orang tidak boleh hilang hanya karena urusan administrasi,” tegas Parera.