PMKRI Atambua Tolak Revisi UU No 22 Tahun 2009

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Wacana revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya oleh Komisi V DPR RI menuai penolakan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua St.Yohanes Paulus II.

Ketua PMKRI Cabang Atambua, Remigius Bere kepada media mengatakan, wacana revisi UU nomor 22 tahun 2019 yang terus di gulirkan dalam media sosial di tanah air Indonesia termasuk di wilayah perbatasan Kabupaten Belu dengan negara RDTL dinilai suatu virus yang bisa merusak tatanan keamanan warga terganggu.

Hal itu jelas Bere, tentunya akan menimbulkan banyak kontroversial dengan keberlangsungan hidup warga sendiri. Dimana Pemerintah melalui lembaga legislatif rencana akan direvisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan merupakan hal yang krusial.

Dituturkan bahwa pihak terkait akan memasukkan kendaraan Roda dua akan memasukkan dalam angkutan Umum. Hal itu bisa diartikan pengalihan tugas Kepolisian di alihkan pada pihak Dinas Perhubungan.

Lanjut dia, setelah dilakukan analisa berdasarkan data yang ada bahwa suatu perubahan UU harus melalui suatu tahapan sesuai prosedur. Selain itu juga membutuhkan kerja sama yang baik antara lembaga tinggi negara dan masyarakat umumnya sehingga tidak merugikan pihak tertentu.

Selain itu juga PMKRI melihat UU Nomor 22 tahun 2009 yang sedang berlaku hingga kini masih sesuai dengan situasi dan kondisi serta masih sinkron dengan kondisi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Rencana revisi UU itu juga dinilai menimbulkan pertanyaan mengapa harus di revisi?
Jangan sampai hanya karena kepentingan satu dan lain hal tidak terlalu penting bahkan memaksa untuk menjadikan poin paling penting.

“Biarkan pihak Perhubungan fokus pada tugas dan fungsi dalam peningkatan pelayanan sosial dengan memperbaiki infrastruktur seperti merawat dan rambu – rambu serta penataan tempat parkir,” pinta dia.

Jelas Bere, dalam Permenhub nomor 108 tahun 2017 tentang Angkutan, khusus tidak dalam Trayek yang menyatu tentang transportasi berbasis online sudah ada serta proses perlindungan terhadap masyarakat pengguna angkutan sewa dan segala macam proses berkendaraan sudah diatur dalam lembaga itu.

“Seharusnya berikan terima kasih karena dulunya transportasi online di anggap ilegal tapi saat ini di anggap legal. Ada satu hal lagi yang tidak kalah penting yaitu kendaraan roda dua seperti motor jadi kendaraan Umum tentunya akan semakin menimbulkan kemacetan,” ujar dia.

Masih menurut PMKRI terkait rencana revisi UU No.22 tahun 2009 sangat tidak diperlukan karena menurut mereka bahwa revisi UU ini belum ada alasan yang urgen atau mendesak di hadapkan situasi darurat di Negeri.

“Jangan sampai hal itu hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang berimplikasi pada dampak sosial negatif serta pemubasiran uang rakyat,” kata Bere.