Warga Waingapu Tolak Revisi UU Lalulintas

Laporan Mohammad Habibudin
Waingapu, NTTOnlinenow.com – Rencana pemerintah melakukan revisi Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, warga kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur menolak dan meminta pemerintah perlu mengkajinya lebih dalam.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Sumba Timur JB. Ana Rato ketika ditemui NTTOnlinenow.com Minggu (15/4/2018) menjelaskan, terkait rencana pemerintah merevisi UU lalulintas pada dasarnya bermanfaat namun disisi lain pemerintah perlu mengkajinya lebih dalam.

“Saya pikir revisi UU lalulintas itu baik, tapi kalau revisi UU itu ditolak warga masyarakat tentu pemerintah harus melihatnya lebih cermat lagi,”kata Ana Rato.

Menurutnya, rencana pemerintah melakukan revisi sampai saat ini pihaknya belum mengetahui, namun dengan adanya informasi tentang hal itu perlu dikaji sebaik-baiknya karna revisi UU itu dilakukan membutuhkan proses panjang dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Makanya sebelum pemerintah lebih jeli melihatnya, revisi UU No.22 yang diterapkan kendaraan roda dua menjadi angkutan umum, saya khawatir nanti akan menjadi konflik antara penyedia jasa layanan transportasi,”ujarnya.

Sementara tokoh masyarakat kota Waingapu Lukman Manu menuturkan, revisi UU lalulintas dan angkutan jalan salah satu cara pemerintah mengakomodir tentang ketentuan transportasi online karna didalam UU sudah diatur norma tentang angkutan umum yang diatur dalam Permenhub No.108 tahun 2017.

“Jika nanti revisi diberlakukan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dibidang transportasi angkutan jalan yang muaranya menjadi beban Kemenhub dan Kepolisian,”ungkapnya.

Lanjut Lukman, bila dilihat dari sisi lain revisi juga diperlukan untuk mencegah aksi kriminalitas dan perlindungan terhadap konsumen pemakai jasa transportasi berbasis aplikasi mobile sehingga aman bagi pemakai jasa transportasi.

“Saya pikir revisi juga diperlukan untuk mencegah perlakuan tak menyenangkan dari pengelola dan pekerja jasa angkutan transportasi namun semuanya kembali ke masyarakat apakah menerima atau menolak revisi UU lalulintas itu,”terangnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*