Perketat Keamanan Perbatasan Laktutus, Warga Minta Pemerintah Bangun Pos Lintas Batas

Bagikan Artikel ini

Laporan Frans Watu
Atambua, NTTOnlinenow.com – Kejadian demi kejadian yang terjadi selama ini (kasus pencurian ternak, motor dan penyanderaan warga negara Indonesia) di perbatasan Laktutus, Kecamatan Nanaet-Dubesi oleh warga negara Timor Leste menyebabkan kehidupan masyarakat tapal batas sangat tidak aman dan nyaman. Kedaulatan negara direndahkan, martabat bangsa ini dilecehkan. Kasus macam ini terjadi berulang kali. Demikian kata Romo Yohanes Kristo Tara, OFM, Pastor Paroki Laktus, Keuskupan Atambua, Jumat (12/4/2018).

Masalah keamanan tapal batas Laktutus sangat serius dan mengancam kenyamanan warga. Oleh karena itu, Pemerintah dan pihak keamanan harus memberi jaminan keamanan kepada masyarakat tapal batas dengan meningkatkan patroli tapal batas. Keamanan tapal batas harus diperketat, tegas Rm. Kristo.

Pastor aktivis ini juga berharap agar Pemerintah Indonesia mesti memberi tekanan serius kepada pemerintah Timor Leste untuk menjamin keamanan tapal batas.

“Pemerintah Indonesia mesti melakukan diplomasi dan tekanan yang serius kepada Pemerintah Timor Leste agar masyarakatnya segera hentikan tindak kejahatan di tapal batas yang sangat merugikan warga negara Indonesia. Diplomasi antara kedua negara harus mengedepankan kedaulatan masing-masing negara dengan tujuan perlindungan secara maksimal kepada warga negaranya masingnya.”

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Baltasar Mali, warga Laktutus.

“Hingga sekarang sapi kami sudah lebih dari 600-an ekor dicuri oleh warga sebelah (Timor Leste). Kami hanya kerja untuk masyarakat di sebelah. Kami juga tidur tidak nyenyak, kerja tidak tenang, bahkan ke gereja pun tidak aman karena harus pikir kami punya ternak takut dicuri.”

Selanjutnya Baltasar menegaskan agar sebelum ada jaminan keamanan dari pemerintah kedua negara, perbatasan Laktutus harus ditutup total.

“Kami minta tutup total perbatasan Laktutus. Tidak boleh ada warga negara Timor Leste yang masuk Indonesia, juga sebaliknya. Jika ada warga negara TL yg memasuki wilayah NKRI secara ilegal, pihak keamanan harus mengambil tindakan tegas”, lanjut Baltasar.

Mengingat tingginya tingkat kerawanan kejahatan dan keamanan perbatasan Laktutus, masyarakat Laktutus berharap agar Pemerintah Daerah Belu segera mengusulkan ke kementerian terkait agar Pos Lintas Batas (PLB) Laktutus segera dibangun.

“Kami sudah lama merindukan agar PLB Laktutus dapat segera dibangun seperti Motaain dan Motamasin. Ini penting untuk memperlancar komunikasi dan relasi warga antara negara yang disatukan oleh budaya yang sama. Selama ini, warga masuk secara ilegal untuk acara-acara adat, misalnya kematian, rumah adat, atau acara lain,” tutup Rm. Kristo.