Sosialisasi Tim Saber Cegah Pungutan Liar di Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Enam Kecamatan di wilayah Kabupaten Belu yakni, Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan, Raimanuk, Tasifeto Barat dan Nanaet Dubesi mendapat sosialisasi dari tim Sapu Bersih Pengutan Liar (Saber Pungli), Kamis (12/4/2018).

Kegiatan sosialisasi berlangsung di aula Emaus, Nenuk Desa Naekasa, Kecamatan Tasbar wilayah Timor Barat perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste.

Sekda Belu Petrus Bere dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan mengungkapkan, peran saber pungli bertugas untuk memberantas tindakan atau aksi pungutan-pungutan liar yang terjadi di wilayah Belu.

Jelas Bere, pasca pelantikan tahun lalu langsung ditindaklanjuti dengan berbagai gebrakan yakni melakukan sosialisasi kepada warga, dan di tahun ini memasuki tahun penindakan.

“Oleh karena itu kepada pejabat dan aparat Pemerintah agar dapat menghentikan pungli-pungli yang ada. Jangan dikira pungli tersebut tidak diketahui,” ujar dia.

Pesan Bere, harus diingat bahwa tugas intelijen itu bekerja memantau para Pejabat dan aparat Pemerintahan yang ada. Apalagi saat ini di tim Saber Pungli sudah ada perwakilan dari BIN.

“Bentuk pungutan liar merupakan dosa yang harus dihindari warga. Adanya pungli merupakan gangguan dari lucifer atau setan,” kata dia.

Iptu Jemi Noke selaku Kasat Reskrim Polres Belu dalam materinya upaya pencegahan dan penegakan hukum pungli menuturkan bahwa, pengertian pungli berdasarkan aturan yang ada termasuk tugas, fungsi, sasaran, kekuatan, dan wewenang Satgas Saber Pungli.

Selanjutnya, sasaran tim saber pungli, kriteria-kriteria yang mana disebut pungutan liar dan yang mana disebut non-pungli. Pungli menurut Noke terjadi lantaran adanya faktor-faktor penyebab seperti penyalahgunaan wewenang, faktor mental, ekonomi, budaya organisasi, keterbatasan SDM, dan lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari atasan.

Bahkan, jelas Noke strategi yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli meliputi pre-emptif atau pembinaan, pencegahan sehingga represif atau penegakan hukum.

Lanjut Kasipidum Kejari Belu, Dani Agusta dalam materinya memberikan penekanan-penekanan yang telah disampaikan Kasat Reskrim Polres Belu khususnya faktor kultural atau budaya yang menjadi penyebab praktek itu.

Dijelaskan, dengan adanya Saber Pungli maka penangkapan pungutan liar bukan hanya bisa dilakukan oleh Polisi tetapi juga Saber Pungli namun tetap proses penyidikannya dikembalikan kepada proses penegakan hukum yang berlaku.

Dansubdenpom Atambua Lettu CPM Anggoro menyampaikan bahwa setiap Kepala Desa bekerja didampingi oleh Babinsa yang berada di Koramil. Apabila ditemukan adanya praktek pungli oleh Babinsa, agar bisa dilaporkan kepada pihak POM untul dapat dilakukan proses penegakan hukum.

“Selain itu agar para Kepala Desa serta Babinsa dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan gerakan sapu bersih pungli ini,” ucap Anggoro.

Turut hadiri pejabat mewaikili, Binda NTT, Kabag Hukum, para staf atau pegawai instansi terkait, para Camat, Lurah, Desa enam Kecamatan serta undangan lainnya.