Jaksa Gandeng Inspektorat Hitung Dugaan Korupsi Dana Desa Baudaok

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu memfasilitasi kegiatan klarifisikasi tim Inspektorat Kabupaten Belu dengan perangkat Desa Baudaok di aula Kantor Kejari, Senin (9/4/2018).

Jaksa melibatkan tim Inspektorat selaku aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bersama
pengelola keuangan atau dana Desa Baudaok untuk menghitung kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi.

Kajari Belu melalui Kasi Pidsus Danny Salmon menuturkan, kegiatan klarifikasi difasilitasi kejaksaan melibatkan Dinas Inspektorat Belu guna menghitung kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi dana Desa Baudaok.

“Perhitungan kerugian negara kasus dana Desa Baudaok tiga tahun anggaran sejak 2015 sampai 2017,” ujar dia.

Dituturkan bahwa, klarifikasi penghitungan dana Desa menghadirkan Kades Baudaok, Sekdes, Bendahara, Kaur Pemerintah serta TPK (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).

Akui Danny, kemarin tim penyidik sudah temukan beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakankan dan dari pertanggungjawaban beberapa kegiatan tidak bisa dibuktikan.

“Dengan bukti itu kuat karena itu kita lakukan penghitungan, kita fasilitasi giat klasifikasi melibatkan tim Inspektorat dengan perangkat pengelola kekuangan,” terang dia.

Dijelaskan, setelah ada hasil klarifikasi akan dilakukan dengan uji petik dilapangan. Dimana ada masyarakat yang menerima bantuan tapi tidak disertakan dengan bukti.

“Maka itu kita turun untuk cek kepastian bukti di masyarakat. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa tetapkan siapa penanggungjawabnya,” akhir Danny.

Diberitakan sebelumnya, warga laporkan dugaan penyalahgunaan keuangan Desa oleh Kades Baudaok sejak tahun 2015 hingga 2017 ke Kejari Belu, Jumat (12/1/2018).

Total dana desa selama dua tahun anggaran ratusan juta rupiah bersumber dari beberapa item kegiatan pembangunan, pengadaan sapi 17 ekor seharga Rp 5,5 juta perekor namun hanya 15 ekor yang diadakan.

Selain itu dana pengadaan fasilitas desa siaga dan PKK berupa pengadaan alat tenun ikat dan pelatihan tenun ikat tahun anggaran 2015 yang baru terlaksana akhir tahun 2017 setelah warga mempersoalkan ke media masa beberapa waktu lalu.

Adapun kasus lain yang dilaporkan yakni, terkait pembangunan gedung PAUD tahun anggaran 2016 senilai Rp120 juta lebih yang tidak tuntas serta beberapa fasilitas lainnya yang sampai saat ini tidak terealisasi.

Tidak hanya itu juga pengadaan sapi sebanyak 18 ekor dengan total dana Rp 99 juta tahun anggaran 2016 sampai awal tahun 2018 ini belum terealisasi. Selain itu dana desa tahap I tahun anggaran 2017 berupa pengadaan tenun ikat kegiatan PKK, pelatihan kelompok tani pelatihan managemen aplikasi, penghijauan lingkungan hidup fasilitas olah raga tidak terealisasi.