Kemensos Fokus Percepatan Program Mulai Dari Batas Belu-RDTL
Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Menteri Sosial Republik Indonesia, Idrus Marham mengatakan, sesuai agenda pembangunan nasional atau Nawacita Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala pembangunan di wilayah pinggiran dan perbatasan antar negara menjadi perhatian penting.
Hal itu disampaikan Idrus dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan wilayah perbatasan bersama sejumlah pimpinan daerah propinsi NTT dan Kabupaten Belu di aula gedung Betelalenok, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, Kamis (5/4/2018).
Menurut Idrus, wilayah perbatasan sangatlah strategis, sebagai halaman terdepan juga dapat dipandang sebagai jendela untuk menerawang kondisi di dalam Negeri. “Saya pikir hal ini penting untuk meningkatkan perhatian kita guna mendorong percepatan pembangunan di 41 perbatasan antar negara,” ucap dia.
Dijelaskan bahwa, Kementerian Sosial telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan mengundang Bupati di 41 Kabupaten/Kota perbatasan.
“Salah satu rekomendasi adalah melaksanakan penjajakan ke 41 Kabupaten/Kota perbatasan yang dimulai dari daerah perbatadan Belu,” ujar Idrus.
Lanjut Politisi Partai Golkar itu, melalui akselerasi pembangunan sosial di perbatasan kesetiakawanan sosial sebagai sebuah bangsa dapat ditingkatkan. Kesetiakawanan sosial lahir jauh sebelum NKRI ini lahir dan telah menyatukan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke.
“Apabila ada masalah sosial di wilayah perbatasan itu adalah masalah bangsa. Karena itu sesuai dengan cita-cita dan amanah Presiden Jokowi, Kemensos akan fokus melaksanakan akselerasi pembangunan sosial di perbatasan yang merupakan pintu depan NKRI,” akui Idrus.
Dituturkan, program-program yang difokuskan di wilayah perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemensos berupa penanganan masalah-masalah kemiskinan, keterlantaran, keterasingan, ketunaan, kecacatan dan penyimpangan perilaku.
Selain itu juga tambah Idrus berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/bantuan sosial pangan atau Rastra, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan lainnya.
“Penanggulangan kemiskinan melalui PKH telah menjangkau lebih dari 10 juta Keluarga penerima Manfaat (KPM), BPNT dan Rastra menjangkau lebih banyak lagi yaitu 15,6 Juta KPM,” kata dia.
Ditekankan, guna mendorong percepatan pembangunan di 41 wilayah perbatasan antar negara, Kementerian Sosial akan memulai dari Kabupaten Belu dengan suatu aksi sinergi pelaksanaan program yang melibatkan Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat.
“Untuk tercapainya program tersebut semua pihak untuk sinergi melakukan upaya percepatan program,” imbuh Idrus.
Turut hadir dalam rakor Sosial Propinsi NTT, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 743/PSY, Forkopimda Belu, Kadis Sosial se-daratan Timor, Para Camat, Kades se-Kabupaten Belu serta undangan lainnya.
